Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto di Senayan, Jakarta. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bukan BoP, PDIP Minta Prabowo Pakai Cara Ini untuk Selamatkan Palestina

MINGGU, 15 FEBRUARI 2026 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

PDIP menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri dalam upaya membebaskan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 15 Februari 2026.

Menurutnya, perdamaian di Timur Tengah melalui BoP sulit terjadi. Hal ini berkaca pada keberadaan PBB yang hingga kini belum mampu menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina.


"Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB," sambungnya.

Oleh karena itu, PDIP mendorong Presiden Prabowo memperkuat solidaritas Asia, Afrika dan Amerika Latin sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah.

"Prinsip politik bebas aktif itu itu bertujuan membangun persaudaraan dunia. Agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader, mengambil prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia," tuturnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya