Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
MAKIN lama kasus ijazah Joko Widodo alias Jokowi tak diselesaikan, maka makin tersudut posisi Jokowi secara politik.
Cara-cara lama terbukti sudah tak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan kasus ijazah Jokowi ini.
Misalnya, mentersangkakan pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, sementara ijazah Jokowi itu sendiri belum dipastikan keasliannya secara transparan. Baru sebatas pengakuan sepihak saja.
Bahkan, dulu lebih parah lagi seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak hanya ditersangkakan, tapi juga ditangkap dan divonis bersalah tanpa pernah dibuka ijazah itu sendiri.
Terlihat sekali bahwa langkah seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur itu, awalnya juga akan diterapkan lagi. Tapi, karena perhatian publik yang besar membuat langkah itu seperti sulit dilakukan.
Serangan terhadap orang yang meragukan ijazah Jokowi itu justru dilakukan masif. Ijazah Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma, juga digugat. Mereka bukan ahli yang benarnya ahli. Mereka juga penuh kepalsuan.
Tapi, itu tak mempan. Publik juga tahu bahwa pihak Roy Suryo bukan orang bersih secara hukum dan politik. Secara politik mereka lawan politiknya Jokowi. Tapi publik tetap mendukung, karena apa yang dilakukan masuk akal dan benar secara fakta.
Justru posisi Jokowi sendiri yang makin terdesak. Dikira akan langsung selesai saat melaporkan ke Polda Metro Jaya, ternyata tidak. Jokowi harus bolak-balik ke Polda Metro Jaya dan terakhir bolak-balik ke Mapolresta Surakarta buat diperiksa.
Diperolehnya legalisir ijazah Jokowi dari KPU oleh Bonatua Silalahi secara dramatis juga makin mendesak Jokowi. Ternyata memang ada masalah. Mungkin karena itu KPU sejak awal tak mau begitu saja menyerahkan legalisir ijazah Jokowi itu.
Masak legalisir ijazah seorang calon presiden bisa lolos tanpa tanggal? Dua kali pula. Kalau sekali masih mendingan. Misalnya, tahun 2019 saja karena tahun 2014 sudah. Tak hanya kinerja KPU yang disorot, tapi juga reputasi sekelas UGM.
Berkas yang sudah diserahkan ke Kejaksaan, juga dikembalikan dan minta didalami ulang. Padahal, klaimnya sudah ratusan barang bukti, ratusan saksi fakta dan puluhan saksi ahli. Wajar tingkat kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi itu terus merosot.
Terbaru, pernyataan tokoh-tokoh sekelas Susno Duadji, termasuk Syahganda Nainggolan, yang bertemu Presiden Prabowo baru-baru ini. Meski tak merujuk langsung pada ijazah Jokowi, Presiden Prabowo menganggap kasus ijazah palsu itu terlalu banyak di republik ini.
Bahkan, Syahganda Nainggolan, mendengar pernyataan Presiden Prabowo terkait perijazahan ini, menurut keyakinan, saat ditanya Hendri Satrio di Podcastnya, Presiden Prabowo sudah tahu bahwa ada masalah dengan ijazah Jokowi tersebut, sambil beralih pada tema yang lain.
Tokoh-tokoh seperti Din Syamsuddin, Oegroseno, dan Mohamad Sobary, sudah berani membela Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Ini kriminalisasi atau istilah agamanya, penzaliman, kata Pak Din Syamsuddin.
Meski mereka dianggap lawan politiknya Jokowi, tapi untuk kasus yang kebenarannya mulai diyakini publik, pemilih yang selalu diklaim 58% itu akan beralih juga. Sebab itu bukan angka yang tetap, tapi bersifat dinamis.
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
