Menteri Agama Nasaruddin Umar (Foto: Dokumen RMOL/Reni Erina)
Ada dua pilar utama untuk memperkokoh ekonomi syariah di tanah air. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungapkan, dua pilar itu adalah ekspansi produk halal ke pasar internasional serta pengelolaan dana sosial keagamaan yang lebih modern dan terpadu.
Dalam gelaran Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, Menag menyoroti bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia masih sangat besar untuk dieksplorasi lebih jauh, terutama di luar pasar domestik.
“Yang kita capai sekarang ini baru menggarap pasar sendiri. Belum kita garap serius pasar luar negeri,” ujarnya, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 13 Februari 2026
Meski komoditas seperti busana muslim, kosmetik, dan farmasi halal Indonesia sudah mulai menghiasi etalase di Jeddah, Dubai, hingga Terusan Suez, Menag mengingatkan pentingnya aspek teknis produk. Menurutnya, kreativitas saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan global.
“Estetikanya sudah bagus, kreativitasnya luar biasa. Tinggal kualitas dan daya tahan produknya yang harus kita tingkatkan,” tegasnya.
Saat ini, Indonesia memimpin di posisi pertama dunia untuk busana Muslim serta peringkat kedua untuk kosmetik halal dan pariwisata ramah Muslim. Menag percaya angka ini bisa melonjak drastis dengan strategi ekspor yang tepat.
"Kalau kita serius menggarap pasar Timur Tengah dan global, capaian kita bisa tiga kali lipat dari sekarang,” tuturnya optimis.
Ia juga menambahkan bahwa industri halal kini telah menjadi tren universal yang melampaui batas religi.
“Di Inggris, Jepang, Thailand, bahkan Amerika, mereka berlomba membuat produk halal. Ini fenomena kemanusiaan, bukan sekadar isu agama,” kata Menag
Di sisi lain, sektor dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, dan sedekah dipandang sebagai instrumen vital untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola secara profesional dan berbasis data.
Berdasarkan proyeksi, potensi dana umat Indonesia sangatlah fantastis.
“Minimum Rp500 triliun bisa kita kumpulkan setiap tahun. Idealnya bisa Rp1.200 triliun,” jelas Menag.
Angka tersebut berasal dari akumulasi zakat, infak, kurban, hingga wakaf. Namun, tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi antar-lembaga dan akurasi data agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau ini dikelola secara sinergis dan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem hanya dengan sebagian kecil dari dana itu,” paparnya, sambil menekankan pentingnya strategi distribusi yang spesifik.
“Siapa yang perlu dibantu dengan ikan, siapa yang perlu pancing, siapa yang perlu perahu. Ini harus berbasis data,” tegasnya.
Menag berharap optimalisasi ini menjadikan umat lebih mandiri dan bermartabat dalam mendukung pembangunan nasional.
“Dana umat harus mampu membiayai umatnya sendiri secara bermartabat dan profesional,” pungkasnya.
