Berita

Diskusi bertajuk “World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025” di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Rabu 11 Februari 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

WTI 2025: Radikalisasi pada Anak Muda Meningkat di Platform Digital

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 00:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Peluncuran World Terrorism Index (WTI) patut diapresiasi sebagai bagian data bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam merencanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Begitu disampaikan Kepala BNPT yang diwakili BJP Mochamad Rosidi dalam diskusi bertajuk “World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025” di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Rabu 11 Februari 2025.

Kata Rosidi, BNPT selalu memandang penting data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).


"Hal ini agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah," kata Rosidi.

Dalam sesi pemaparan, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan bahwa Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. 

"Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15," tuturnya.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. 

Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025. Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil, sehingga mempengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global.

Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda," katanya.

"Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap tim peneliti.

Sementara Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI, Dr. Zora A. Sukabdi memaparkan mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. 

Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis.

"Terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya