Berita

Diskusi bertajuk “World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025” di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Rabu 11 Februari 2025. (Foto: Istimewa)

Politik

WTI 2025: Radikalisasi pada Anak Muda Meningkat di Platform Digital

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 00:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Peluncuran World Terrorism Index (WTI) patut diapresiasi sebagai bagian data bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam merencanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Begitu disampaikan Kepala BNPT yang diwakili BJP Mochamad Rosidi dalam diskusi bertajuk “World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025” di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Rabu 11 Februari 2025.

Kata Rosidi, BNPT selalu memandang penting data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).


"Hal ini agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah," kata Rosidi.

Dalam sesi pemaparan, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan bahwa Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. 

"Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15," tuturnya.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. 

Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025. Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil, sehingga mempengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global.

Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda," katanya.

"Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap tim peneliti.

Sementara Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI, Dr. Zora A. Sukabdi memaparkan mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. 

Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis.

"Terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya