Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Purbaya Dikritik Jangan Lagi Pakai Istilah Uang Saya

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

“Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya tidak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu saja Rp 270 triliun tidak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya,” kata Purbaya saat rapat dengan pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 9 Februari 2026.

Pernyataan tersebut memantik perhatian publik, terutama penggunaan frasa “uang saya” yang dinilai berpotensi menimbulkan tafsir berbeda.


Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat mengingatkan agar istilah yang digunakan pejabat publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Purbaya harus segera mengganti sebutan Uang Saya bila nyatanya yang dimaksud adalah Uang Negara,” ujar Hensat kepada RMOL, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurutnya, sensitivitas publik terhadap pengelolaan keuangan negara saat ini cukup tinggi. Belakangan Menkeu terlihat kerap berada dalam pusaran polemik kebijakan. Bahkan muncul anggapan bila Purbaya saat ini seperti sedang mencari musuh.

Teranyar, Purbaya terlihat selisih paham dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait dana pembelian kapal. Perbedaan pandangan antarmenteri itu dinilai semakin memperkuat persepsi adanya ketegangan di internal kabinet dalam pengelolaan anggaran.

Hensat menduga situasi ini tidak lepas dari tekanan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Mungkin mulai agak bingung dan panik sebab kondisi keuangan banyak keluarga Indonesia belum membaik,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya