Berita

Mahfud MD. (Foto: Youtube Forum Keadilan TV)

Hukum

Mahfud MD: Tim Reformasi Polri Tidak Bicara Pergantian Kapolri

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mengusulkan adanya pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Podcast Madilog melalui kanal Youtube Forum Keadilan TV dikutip pada Senin, 9 Februari 2026.

"Ada yang bicara begini; 'tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri'. Itu masyarakat yang bilang. Kalau Komisi Percepatan Reformasi sama sekali tidak menyinggung pergantian, karena itu tidak boleh. Ini kan kita membuat kebijakan, bukan mengganti orang," ujar Mahfud.


Manta Menko Polhukam itu memastikan, pembahasan dalam Tim Percepatan Reformasi Polri hanya membuat draf usulan kebijakan, untuk dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai perbaikan institusi Polri.

"Cuma kita membuat rambu-rambu, mengusulkan bahwa Kapolri itu diangkat untuk dua tahun, kalau masih diperlukan diperpanjang menjadi 3 tahun, agar sirkulasinya berjalan normal, dan orang tidak jenuh juga," ucapnya menyebut salah satu poin usulan Tim Percepatan Reformasi Polri terkait masa jabatan Kapolri.

Namun, mantan Cawapres 2024 ini juga memastikan wacana terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bukan datang dari Tim Percepatan Reformasi Polri.

"Kalau urusan aspirasi masyarakat, bahwa tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri, kami sama sekali tidak menyinggung itu, karena itu kan urusan Presiden dan urusan politik di masyarakat," jelas Mahfud. 

"Kalau presiden mau diganti atau tidak itu silakan saja, Komisi Reformasi sama sekali nggak bicara," tandasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya