Berita

Mahfud MD. (Foto: Youtube Forum Keadilan TV)

Hukum

Mahfud MD: Tim Reformasi Polri Tidak Bicara Pergantian Kapolri

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 18:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mengusulkan adanya pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Podcast Madilog melalui kanal Youtube Forum Keadilan TV dikutip pada Senin, 9 Februari 2026.

"Ada yang bicara begini; 'tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri'. Itu masyarakat yang bilang. Kalau Komisi Percepatan Reformasi sama sekali tidak menyinggung pergantian, karena itu tidak boleh. Ini kan kita membuat kebijakan, bukan mengganti orang," ujar Mahfud.


Manta Menko Polhukam itu memastikan, pembahasan dalam Tim Percepatan Reformasi Polri hanya membuat draf usulan kebijakan, untuk dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai perbaikan institusi Polri.

"Cuma kita membuat rambu-rambu, mengusulkan bahwa Kapolri itu diangkat untuk dua tahun, kalau masih diperlukan diperpanjang menjadi 3 tahun, agar sirkulasinya berjalan normal, dan orang tidak jenuh juga," ucapnya menyebut salah satu poin usulan Tim Percepatan Reformasi Polri terkait masa jabatan Kapolri.

Namun, mantan Cawapres 2024 ini juga memastikan wacana terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bukan datang dari Tim Percepatan Reformasi Polri.

"Kalau urusan aspirasi masyarakat, bahwa tidak ada reformasi kalau tidak ada pergantian Kapolri, kami sama sekali tidak menyinggung itu, karena itu kan urusan Presiden dan urusan politik di masyarakat," jelas Mahfud. 

"Kalau presiden mau diganti atau tidak itu silakan saja, Komisi Reformasi sama sekali nggak bicara," tandasnya.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya