Reunifikasi Korea: Proyek Sejarah yang Disandera Geopolitik

REUNIFIKASI Korea kerap dibicarakan seolah ia semata soal dua bangsa yang terpisah sejarah. 

Padahal, sejak gencatan senjata 1953, persatuan Korea bukan lagi urusan domestik, melainkan perkara izin geopolitik. Dan dalam perkara itu, Amerika Serikat memegang hak veto tak tertulis.

Dengan bahasa sopan, Washington menyebut dirinya penjamin stabilitas. Dengan bahasa yang lebih jujur, ia adalah arsitek kebuntuan. 

Aliansi militer Amerika Serikat–Korea Selatan memang mencegah perang terbuka, tetapi sekaligus memastikan bahwa reunifikasi hanya boleh terjadi jika tidak mengganggu kepentingan strategis Amerika di Asia Timur. Persatuan dimungkinkan, selama tetap berada dalam pagar aliansi.

Korea Utara memahami kenyataan ini secara rasional. Di hadapan pangkalan militer Amerika dan sejarah panjang intervensi globalnya, nuklir bukan sekadar senjata, melainkan polis asuransi. 

Setiap tuntutan denuklirisasi tanpa jaminan keamanan hanyalah ajakan bunuh diri politik. Maka Pyongyang bertahan, bukan karena irasional, melainkan karena belajar dari nasib negara-negara yang percaya pada janji tanpa perlindungan.

Korea Selatan pun tidak sepenuhnya bebas. Jaminan keamanan Amerika memberi stabilitas dan kemakmuran, tetapi juga membentuk ketergantungan. 

Reunifikasi yang sungguh-sungguh berarti menegosiasikan ulang keberadaan pasukan asing dan seluruh arsitektur keamanan kawasan. Itu harga yang terlalu mahal bagi elite politik yang lebih nyaman mengelola pertumbuhan ekonomi daripada menanggung risiko sejarah.

Di titik ini, teori permainan menemukan wujud paling kasarnya. Semua aktor bertindak rasional, tetapi rasionalitas itu justru melahirkan kebuntuan kolektif. 

Status quo menjadi titik keseimbangan paling aman, meski semua pihak tahu ia tidak adil. Reunifikasi tidak gagal karena kurang keberanian moral, melainkan karena terlalu banyak kepentingan strategis yang takut kehilangan posisi.

Perbandingan dengan reunifikasi Jerman hanya memperindah ilusi. Jerman bersatu karena satu kekuatan besar runtuh. 

Korea terbelah karena semua kekuatan besar justru bertahan. Cina stabil, Amerika Serikat mengakar, dan Korea Utara bersenjata nuklir. Tidak ada tembok yang jatuh dengan sendirinya ketika para penjaganya masih digaji.

Dialog antar-Korea yang datang dan pergi selama puluhan tahun memperlihatkan satu pola yang konsisten. Masa depan selalu dinegosiasikan dalam jangka pendek. 

Setiap pergantian presiden di Washington atau Seoul mengubah nada, bahkan arah. Kepercayaan tak pernah cukup lama untuk tumbuh, apalagi mengakar menjadi fondasi kebijakan jangka panjang.

Selama Amerika Serikat masih memandang Korea sebagai benteng geopolitik, bukan sebagai bangsa yang berhak sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri, reunifikasi akan tetap menjadi janji yang sopan di atas kertas. 

Ia benar secara sejarah, tetapi ditolak oleh struktur kekuasaan global.

Pada akhirnya, reunifikasi Korea memperlihatkan paradoks paling telanjang dari politik internasional. 

Perdamaian sering kali bukan soal mengakhiri konflik, melainkan soal siapa yang berhak membekukannya. 

Di semenanjung itu, perang dihentikan, tetapi sejarah dikurung. Bangsa dipersilakan bermimpi, selama mimpi itu tidak melampaui batas kepentingan imperium. 

Selama keputusan tentang masa depan Korea masih ditentukan di luar Korea, persatuan akan terus diperlakukan sebagai gangguan, bukan tujuan. 

Dan di dunia yang mengaku menjunjung kedaulatan, tak ada ironi yang lebih pahit daripada bangsa yang diizinkan hidup, tetapi tidak sepenuhnya diizinkan menentukan arah hidupnya sendiri.

*Direktur Jakarta Institute