Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Korupsi Era Jokowi, Simbiosis Parasitisme Pengusaha-Penguasa

MINGGU, 08 FEBRUARI 2026 | 02:21 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Korupsi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan simbiosis parasitisme antara pengusaha dan penguasa. 

Demikian penilaian Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu 8 Februari 2026.

"Jokowi menjadikan APBN sebagai sarana untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong pengusaha, melalui pungutan pajak dan proyek negara yang melayani kepentingan oligarki," kata Khozinudin.


Kekayaan sumber daya alam alias SDA Indonesia, menurut Khozinudin, tidak menyumbang APBN, melainkan hanya menjadikan pundi-pundi oligarki 9 Naga makin tumpah ruah dan menjadikan mereka makin kaya raya. 

"Lahan sawit merupakan salah satu lahan bancakan mereka," kata Khozinudin.

Sementara sektor tambang, terutama nikel, timah dan batubara, sudah tak terhitung lagi perannya menjadikan mereka makin kaya raya.

Semestinya penguasa 9 Naga tersebut, kata  Khozinudin, membantu negara. Bukan menjadi parasit dan merongrong negara untuk menyejahterakan rakyatnya. 

"Seharusnya bisnis mereka hanya mencari untung dari melayani kebutuhan rakyat, bukan merampas hak rakyat," kata Khozinudin.

Sektor SDA, semestinya full dikelola negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

"Bukan dikuasai oligarki dan dirampok untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka," pungkas Khozinudin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya