Berita

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Celios Bedah Anomali Pertumbuhan Ekonomi 2025

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang secara tahunan (year on year/YoY) tercatat sebesar 5,11 persen.

Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai terdapat indikasi motif terselubung dalam pencatatan angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia menduga penghitungan produk domestik bruto (PDB) disesuaikan untuk menjaga rasio defisit fiskal tetap terkendali.

“Mengubah fakta PDB agar defisit fiskal terjaga. Cacat berpikir itu yang tergambar di benak saya ketika mendengar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di angka 5,11 persen YoY, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen YoY,” ujar Huda kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 6 Februari 2026.


Huda memaparkan, dari sisi kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tidak melampaui angka 5,11 persen. Padahal, kedua komponen tersebut menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni mencapai 82,65 persen.

“Lalu sumber pertumbuhan yang membuat angka menjadi 5,11 persen itu berasal dari mana?” katanya.

Ia merujuk pada paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut ekspor sebagai komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 7,03 persen. Namun, menurut Huda, ekspor tidak bisa dipisahkan dari impor dalam aktivitas perdagangan internasional.

“Ekspor tidak pernah berdiri sendiri karena selalu diiringi impor. Sekalipun net ekspor tumbuh, kontribusinya relatif kecil, hanya 8,47 persen. Lantas mengapa justru diklaim sebagai pendorong utama pertumbuhan? Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.

Huda juga menyoroti lonjakan PMTB pada triwulan II 2025 yang disebut meningkat tajam akibat impor mesin dan perlengkapan, dengan pertumbuhan subkomponen mencapai 17,99 persen. Di sisi lain, net ekspor justru diklaim menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,74 persen.

“Impor mesin ini kita tempatkan di mana? Di PMTB atau impor? Sementara itu, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan perpajakan yang justru mengalami kontraksi cukup dalam, terutama pajak yang berkaitan dengan konsumsi seperti PPN dan PPnBM,” jelasnya.

Menurut Huda, secara logika ekonomi, ketika kondisi ekonomi membaik, penerimaan pajak seharusnya ikut meningkat. Kontradiksi antara klaim pertumbuhan ekonomi dan kinerja perpajakan ini, kata dia, menimbulkan tanda tanya besar.

Dari sisi triwulanan, Huda mencatat konsumsi rumah tangga memang meningkat menjadi 5,11 persen pada akhir tahun, sejalan dengan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen. Namun, ia mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga pernah tumbuh di atas 5,11 persen tanpa diikuti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen.

“Artinya, pengungkit utama tetap PMTB,” katanya.

Ia menyebut pertumbuhan PMTB yang diklaim mencapai 6 persen didorong oleh subkomponen bangunan serta mesin dan perlengkapan. Namun kembali, impor mesin disebut menjadi faktor dominan.

“Pertanyaan saya kepada BPS: impor mesin dan perlengkapan ini dicatat sebagai PMTB, impor, atau masuk ke keduanya?” ujarnya.

Berdasarkan berbagai kejanggalan tersebut, Huda mempertanyakan apakah kenaikan PDB memiliki kaitan dengan upaya menjaga rasio defisit fiskal terhadap PDB. Ia mencontohkan, dengan defisit fiskal sebesar Rp695,1 triliun dan rasio defisit 2,92 persen, maka dibutuhkan PDB atas dasar harga berlaku sekitar Rp23.804 triliun.

“Angkanya hampir sama dengan yang diumumkan BPS. Pertanyaannya, apakah ada pesanan khusus dari Kementerian Keuangan?” pungkas Huda.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya