DUH, Mulyono kenapa jadi begini. Tapi, ini bukan Mulyono yang itu. Ini Mulyono, pegawai pajak, anak buah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ditangkap KPK nilep uang rakyat yang aktif bayar pajak. Mari kita kenalan dengan spesies Mulyono.
Nama lengkapnya, Mulyono Purwo Wijoyo, alias Ki Mulyono, Kepala KPP Madya Banjarmasin. Ia dalang wayang kulit yang di panggung piawai menggerakkan tokoh dari balik kelir, dan di dunia nyata.
Ternyata, piawai juga menggerakkan uang restitusi PPN puluhan miliar dari balik meja kantor. Bravo. Aktingnya natural. Metodenya profesional.
Secara CV, Ki Mulyono ini ASN paket lengkap. Lulusan PKN STAN dan Universitas Indonesia. Kariernya menanjak mulus. Dari KPP Banjarmasin, lalu Kepala KPP Pratama Tanjung (2023). Puncaknya, Kepala KPP Madya Banjarmasin sejak Juni 2025.
Eselon III.a. Jabatan empuk, ruangan adem, stempel sakti. Di luar kantor, citranya makin bercahaya, founder sanggar seni, dalang kondang, lakon-lakonnya bicara keadilan dan kebenaran. Instagram @ki_mulyono.pw diikuti 43 ribu orang yang percaya beliau ini figur inspiratif. Lengkap. Tinggal satu yang bolong, integritas.
Tanggal 4 Februari 2026, KPK datang bukan sebagai penonton. Tapi, sebagai pemutus cerita. OTT di Banjarmasin. Tiga orang diamankan. Ki Mulyono, satu ASN pajak lain, dan satu pihak swasta yang kemungkinan besar tadinya senyum-senyum sambil berharap urusan lancar.
Barang bukti? Uang tunai lebih dari Rp1 miliar. Kalau ditumpuk bisa jadi bukit kecil. Di sini, itu cuma pelumas buat mempercepat restitusi PPN sektor perkebunan. Cepat sekali prosesnya. Negara bisa nunggu bertahun-tahun, tapi kalau ada fee, urusan kelar sekejap. Adil? Tentu. Adil versi pelaku.
Jangan salah, ini bukan kejadian tunggal. Januari 2026, KPK lebih dulu menggelar episode pembuka di KPP Madya Jakarta Utara. Delapan orang ditangkap, termasuk tiga pegawai pajak.
Modusnya lebih sadis: memangkas pajak sampai 80 persen lewat paket “all in” Rp23 miliar. Barang bukti ada emas, valuta asing, dan uang tunai Rp6,38 miliar.
Sekarang Februari baru empat hari, Banjarmasin ikut nyusul. Dua OTT pegawai pajak dalam sebulan. Rasanya KPK lagi main bingo korupsi, pajak, pajak lagi. Tinggal nunggu kolom lain terisi.
Purbaya Yudhi Sadewa pun angkat bicara dengan nada super tenang. Ini, katanya, “shock therapy.” Shock therapy? Lebih mirip terapi kejut gagal total, karena tiap bulan masih ada saja yang kesetrum ulang.
“Biar proses hukum berjalan,” katanya, sambil menjanjikan pendampingan hukum tanpa intervensi.
Terjemahan bebasnya, silakan masuk penjara, kami antar pakai lawyer. Rakyat mendengar, lalu bertanya lirih, ini pendampingan hukum atau pendampingan biar koruptor nyaman di sel?
Yang bikin darah makin naik, Mulyono ini bukan pegawai kaleng-kaleng. Di panggung, ia bercerita tentang dharma, moral, dan perjuangan melawan kejahatan.
Di kantor, ceritanya berubah. Keadilan untuk yang setor fee, kebenaran versi restitusi kilat, dan perjuangan melawan… saldo kas negara. Wayang di panggung cuma kayu, tapi di kantor pajak, wayangnya hidup, menggerakkan uang rakyat ke saku pribadi.
Di tengah ironi ini, DJP sebenarnya punya maskot resmi. Namanya Kojib, singkatan dari Kontribusi Wajib. Bentuknya lebah lucu, simbol kerja keras mengumpulkan “madu” pajak untuk sarang bernama negara.
Filosofinya manis. Edukasinya niat. Sayangnya, di dunia nyata, madu itu bocor sebelum masuk sarang. Lebah-lebah jujur capek terbang, sementara tawon-tawon berkemeja rapi datang belakangan, menjilat madu, lalu ceramah soal integritas. Kalau Kojib punya perasaan, mungkin dia sudah pensiun dini.
Sekarang bayangkan posisi wajib pajak. Gaji dipotong. Kendaraan ditagih. Properti dikejar. Telat sedikit, denda. Salah isi, diperiksa. Sementara yang jaga gerbang pajak malah main sulap miliaran.
Negara rugi, infrastruktur setengah jadi, bansos tersendat. Koruptor ini parasit super, hisap darah negara sambil tampil sebagai pahlawan budaya.
Kalau ada penghargaan “Koruptor Paling Multitalenta 2026,” Ki Mulyono hampir pasti juara umum, main wayang, main pajak, main duit rakyat.
Malam ini, ironi makin lengkap. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di semifinal futsal AFC. Di lapangan, anak-anak muda berlari habis-habisan, keringat bercucuran, membawa Merah Putih dengan jujur. Di tribun, rakyat teriak nasionalisme. Di rumah, pajak tetap dibayar.
Sementara di gedung KPP, nasionalisme versi lain dipraktikkan. Main belakang, main cepat, main fee. Timnas perlu tenaga dan strategi buat satu gol.
Pegawai pajak cukup tanda tangan buat miliaran. Bedanya, kalau Timnas kalah, rakyat sedih. Kalau pajak dikorupsi, rakyat muak.
Kalau tren 2026 ini berlanjut, mungkin KPK memang perlu buka kantor cabang permanen di setiap KPP. Atau sekalian ganti nama instansi,
Direktorat Jenderal Pajak dan Fee Tambahan. Biar transparan dari awal. Karena hari ini OTT bukan lagi kejutan, tapi agenda rutin. Episode ini selesai, besok lanjut episode baru.
Satu pesan saja untuk wajib pajak, lebah kartun disuruh kerja jujur, tapi yang kenyang justru dalang manusia. Selama itu terus terjadi, jangan heran kalau kepercayaan publik makin habis, lebih cepat dari restitusi yang “dipercepat.”
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
