Tuntutan MSCI Siap Dilaksanakan OJK Demi Perbaikan Pasar Modal

Tuntutan Morgan Stanley Capital International (MSCI) agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan aturan free float hingga transparansi informasi mendapat perhatian khusus dari pimpinan baru. 

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah memahami berbagai tuntutan MSCI. 

“Semua yang mereka (MSCI) minta sudah kami sampaikan dalam bentuk proposal. Namun yang terpenting bukan hanya proposal, melainkan realisasi dari action plan kami,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 2 Februari 2026.

Lanjut dia, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) juga mempercepat pelaksanaan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan transparansi pasar.
 
Salah satunya melalui keterbukaan informasi pemegang saham. Jika sebelumnya data kepemilikan hanya dibuka untuk pemegang saham di atas 5 persen, ke depan keterbukaan tersebut akan diperluas hingga kepemilikan 1 persen.

“Sekarang kami buka sampai 1 persen. Ini sudah bisa direalisasikan mulai Februari,” tegas Friderica.

Selain itu, OJK juga menargetkan penyempurnaan aturan free float dapat diselesaikan paling lambat pada Maret 2026. Ketentuan peningkatan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen saat ini tengah dikebut agar segera diterbitkan.

“Untuk free float, aturannya ditargetkan paling lambat Maret sudah bisa kami keluarkan sehingga pengaturannya menjadi lebih granular,” jelas dia.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK bersama BEI, KPEI, dan KSEI guna meningkatkan transparansi, likuiditas, serta kredibilitas pasar modal Indonesia yang muaranya turut memperbaiki perekonomian nasional.

“Kami akan terus menyampaikan perkembangan realisasi kebijakan tersebut secara berkala kepada publik sebagai bagian dari komitmen reformasi pasar modal yang berkelanjutan dan berdaya saing,” pungkasnya.