Gedung Bursa Efek Indonesia (Foto: RMOL/Reni Erina)
Mundurnya Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman yang diikuti sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai layak diapresiasi. Namun hal itu belum menjadi solusi atas tekanan pasar pasca-rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, emiten dan investor di lantai bursa justru membutuhkan kepemimpinan yang profesional dan netral di tengah situasi yang sensitif.
"Emiten dan investor di lantai BEI membutuhkan kepemimpinan yang profesional dan netral. Seharusnya Dirut BEI dan pimpinan OJK mundur setelah berunding dan menyepakati solusi yang terbaik dalam merespons penilaian indeks yang dirilis oleh MSCI," kata Wildan kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia menilai, pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Dirut BEI telah melakukan kesalahan fatal menunjukkan persoalan tersebut bukan sekadar teknis pasar, melainkan menyentuh dimensi kebijakan yang lebih luas.
"Menkeu Purbaya menyebut, Dirut BEI Iman Rachman telah melakukan kesalahan fatal. Guna membayar kesalahannya tersebut, seharusnya Iman dan pimpinan OJK lainnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah sebelum mundur. Artinya, sudah ada pembicaraan serius tentang pejabat pengganti yang diharapkan bisa direspons positif oleh pasar," terang Wildan.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix ini menyebut bahwa, publik sebelumnya juga mencatat adanya janji komunikasi dengan MSCI yang belum terealisasi.
"Seharusnya Iman Rachman dan jajarannya meminta waktu dulu untuk menjalankan tugas ini dan setelah itu baru mundur. Yang terjadi saat ini, diskusi dengan MSCI belum terjadi, tapi pejabatnya sudah mundur lebih awal," tutur Wildan.
Ia menjelaskan, manajemen BEI dan OJK semestinya telah memahami poin-poin kritik yang menjadi dasar penilaian MSCI, khususnya terkait transparansi informasi komposisi kepemilikan saham serta porsi saham yang dapat diperdagangkan publik (free float).
"Mulai dari transparansi informasi seputar komposisi kepemilikan saham serta persentase saham yang bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di lantai bursa. Kedua poin inilah yang seharusnya dijelaskan Iman Rachman dan OJK saat berdiskusi dengan MSCI," jelasnya.
Wildan melihat, meski tampak sebagai isu ekonomi, dinamika ini juga memunculkan kesan politis. Pemerintah, lanjutnya, perlu segera menetapkan sosok pengganti yang kredibel untuk memulihkan kepercayaan pasar dan melanjutkan negosiasi dengan MSCI.
Ia menegaskan, stabilitas kepemimpinan lembaga pasar modal menjadi faktor penting agar sentimen negatif tidak berkepanjangan dan kepercayaan investor bisa dipulihkan.
"Yang jelas, ini masalah sangat serius di Bursa Efek Indonesia. Pukulan keras dirasakan para investor ritel yang mencoba mencari cuan dari aktivitas trading dan investasi. Saya sebagai investor ritel merasakan dampak dari anjloknya IHSG pasca pengumuman dari MSCI," pungkas Wildan.
