Berita

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjawab pertanyaan saat sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/wsj)

Hukum

Kesaksian Ahok Jangan Kaburkan Pokok Perkara

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 11:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang menyeret nama Muhammad Kerry Adrianto Riza Chalid disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Founder lembaga survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensat itu memandang, publik terlalu terfokus pada pernyataan Ahok yang viral, padahal substansi perkara justru lebih penting dibedah.
 
“Saya tuh nanya, ini kasus Kerry ini sebenarnya gimana sih kok Ahok sampai segitunya blak-blakan? Karena publik kebawa rame, padahal yang harus dibedah itu duduk perkaranya, bukan cuma potongan kalimatnya,” kata Hensat kepada wartawan, Kamis, 29 Januari 2026.
 

 
Hensat menilai, perhatian publik terhadap kesaksian Ahok memperlihatkan adanya dua lapis peristiwa sekaligus, yakni pernyataan Ahok yang terbuka dan menarik perhatian serta konstruksi perkara Kerry Riza Chalid yang masih menyisakan banyak tanda tanya.
 
Menurutnya, kasus tersebut membingungkan karena dakwaan jaksa dan bantahan tim pembela Kerry saling bertentangan. Kondisi itu diperparah oleh kesaksian Ahok yang sangat detail hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat.
  
“Case Kerry ini agak membingungkan ya. Dakwaan jaksa versus bantahan tim Kerry bertentangan. Ditambah kesaksian Ahok yang detail, publik makin bingung ini korupsi atau murni bisnis? Arahnya ke mana nih,” ujarnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tampil blakblakan saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Di hadapan majelis hakim, Ahok menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama, tidak pernah ada laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada dewan komisaris. Termasuk, kata dia, temuan yang berkaitan dengan sewa kapal yang kini menjadi salah satu pokok perkara dalam persidangan.

Tak hanya menjawab pertanyaan seputar perkara, Ahok justru mendorong jaksa penuntut umum untuk berani naik ke level yang lebih tinggi bila ingin mengungkap kasus ini secara menyeluruh. 

Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Bahkan, Ahok menyebut, jika memang ingin membongkar perkara ini secara tuntas, maka pemeriksaan seharusnya juga menyentuh mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Presiden Joko Widodo.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya