Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Januari 2026 (Dokumentasi TV Parlemen)
SAKING ngototnya tidak mau dibentuk Kementerian Kopolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rela menjadi petani.
Lah, kok harus jadi petani, sih! Kenapa tidak menjadi komisaris aja. Ternyata, itu hanya seloroh beliau saja. “Gurau jak,” kata budak Pontianak.
Di ruangan itu duduk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda se-Indonesia, anggota Komisi III DPR, mikrofon berjajar, kamera menyala, dan satu wacana lawas yang dipanaskan ulang, Polri di bawah kementerian.
Entah kenapa, ide ini selalu muncul seperti mantan, sudah ditolak tapi rajin menyapa. Bahkan ada yang sampai kirim WhatsApp ke Kapolri, nanya dengan polos dan berbahaya, “Mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?” Pertanyaan sederhana, dampaknya nasional.
Jawaban Kapolri tidak kalah sederhana, tapi efeknya seperti cabe rawit ditelan bulat-bulat. Kalau disuruh jadi Menteri Kepolisian, katanya, dia lebih memilih jadi petani.
Bukan petani wacana, bukan petani opini, tapi petani beneran. Yang bangun pagi, lawannya matahari, pulangnya bau lumpur, bukan bau rapat.
Lebih jauh lagi, dia bilang lebih baik dicopot dari jabatan Kapolri ketimbang menerima skema kementerian itu. Negara mendadak mikir keras, netizen langsung panen tafsir.
Padahal maksudnya terang, cuma dibungkus humor kering. Menurut Listyo Sigit, posisi Polri paling ideal ya di bawah Presiden. Bukan karena ingin dekat istana, tapi karena realitas kerja.
Indonesia ini punya 17.380 pulau. Kalau dibentangkan, luasnya setara perjalanan London sampai Moskow. Dengan kondisi begitu, Polri perlu fleksibel, cepat, tidak berbelit.
Tugasnya menjaga harkamtibmas, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Kalau ditambah satu lapis kementerian, kerja polisi bisa kayak bajak sawah ditarik ke belakang.
Tenang, ini bukan kisah Kapolri terinspirasi Susno Duadji yang benar-benar turun ke ladang setelah pensiun. “Jadi petani” di sini cuma simbol.
Simbol hidup sederhana, simbol penolakan total, simbol sindiran halus tapi nyelekit ke wacana yang dianggap bikin Polri makin ribet. Ini guyonan pejabat tinggi. Kalau salah tafsir bisa bikin satu republik debat tiga hari tiga malam.
Sementara publik sibuk ketawa dan sebagian sibuk marah. Di sisi lain negara tetap jalan dengan wajah paling seriusnya.
Komisi Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie, dibentuk lewat Keppres Nomor 122/P Tahun 2025, beranggotakan 10 orang, bekerja selama tiga bulan sejak November 2025.
Sampai Januari 2026, progresnya baru sekitar 50 persen draf rekomendasi. Fokusnya transparansi, partisipasi publik, perbaikan internal, dan memastikan Polri tetap di bawah Presiden tapi dengan pengawasan lebih kuat. Semua rapi, semua formal, dan tentu saja tanpa humor.
Rapat Komisi III hari itu juga melahirkan delapan poin kesimpulan. Polri tetap di bawah Presiden sesuai TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Revisi UU Polri akan dibahas. Reformasi kultural digenjot lewat kurikulum dan budaya organisasi. Teknologi mutakhir didorong masuk. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 disetujui. Kompolnas dimaksimalkan. Kamtibmas 2025 dilaporkan relatif kondusif meski sempat ada “Agustus Kelabu”.
Survei Global Safety dan Litbang Kompas bilang kepercayaan publik naik. Semua fraksi di Komisi III sepakat. Kompak seperti foto keluarga menjelang Lebaran.
Di antara tumpukan rekomendasi, data, dan jargon kelembagaan itu, yang paling lengket di kepala publik justru satu kalimat ngawur, “Saya lebih baik jadi petani.”
Begitulah republik ini bekerja. Serius tapi bercanda, resmi tapi absurd. Kalau wak berharap pencerahan, silakan kecewa. Negara ini tidak kekurangan aturan, hanya kelebihan ironi.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
