Berita

Sejumlah ruas jalan di Jakarta yang masih tergenang banjir (Foto: Dokumentasi Istimewa)

Nusantara

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membuka opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH) selama periode cuaca ekstrem sebagai langkah yang tepat, adaptif, dan relevan dengan tantangan kota besar seperti Jakarta. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi cerminan tata kelola kota modern yang menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas.

Menurut Fahira, intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan kemacetan ekstrem harus disikapi dengan pendekatan mitigasi risiko yang konkret. 


Opsi belajar dan bekerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas warga pada hari-hari berisiko tinggi, sehingga menekan potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, serta kelelahan fisik akibat perjalanan yang tidak efisien.

“Saya berharap ke depan, kebijakan SFH dan WFH jadi standar baru sehingga lebih antisipatif atau idealnya dikeluarkan berbasis prakiraan cuaca resmi, seperti peringatan dini BMKG atau sebelum hujan lebat, banjir, dan kemacetan terjadi," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 24 Januari 2026. 

Dengan demikian, lanjut Fahira, sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian secara tertib dan terencana.

Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat telah lama menjadikan penyesuaian pola kerja dan sekolah berbasis prakiraan cuaca sebagai prosedur baku dalam menghadapi cuaca ekstrem. 

Jakarta, sebagai kota global yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dinilai perlu mengadopsi praktik serupa secara lebih konsisten.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya