Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Purbaya Sentil Ekonom yang Kritik Rencana Tukar Jabatan BI-Kemenkeu: Dia Iri

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 18:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik sejumlah ekonom terkait wacana tukar jabatan antara pejabat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Purbaya bahkan menyebut kritik tersebut dilandasi rasa iri.

Sebelumnya sejumlah ekonom mengkritik independensi BI setelah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga kader Partai Gerindra masuk ke dalam bursa calon Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung.

“Ekonomnya siapa? Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya,” ujar Purbaya kepada wartawan pada Selasa, 20 Januari 2026.


Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal dan moneter akan tetap berjalan sesuai koridor meski ada perpindahan pejabat. Ia menilai kekhawatiran soal independensi BI terlalu dibesar-besarkan.

“Saya kan gini, kebijakan fiskal dan moneter kan nanti kalau orangnya ke sana, Pak Tomy kan pasti lebih independen lebih bebas. Pasti dia enggak akan di Gerindra lagi tuh kalau dugaan saya,” jelasnya.

Menurut Purbaya, satu orang tidak akan bisa mengendalikan seluruh Dewan Gubernur BI. Setiap kebijakan akan tetap melalui proses diskusi dan musyawarah.

“Enggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya. Jadi harus diskusi antar mereka  nanti. Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,” katanya.

Ia menegaskan, selama pendekatan yang digunakan adalah musyawarah, maka tidak ada persoalan dalam relasi antara pemerintah dan bank sentral.

“Kalau saya di LPS (dulu ) selalu musyawarah mufakat, di sini ya juga musyawarah mufakat. Jadi selama approach-nya seperti itu, enggak ada masalah,” tegasnya.

Purbaya juga membantah tudingan adanya intervensi pemerintah terhadap BI.

“Nanti kalau ada intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan itu kan bisa kelihatan. Tapi selama ini kan cuman sinergi ke arah yang lebih bagus kan? Kalau itu bukan intervensi, kerja sama. Betul enggak?” ujarnya.

Menjawab isu independensi BI yang dipersoalkan karena faktor afiliasi politik, Purbaya kembali menekankan mekanisme kolektif di tubuh BI.

“Satu bisa mengendalikan tujuh enggak? Enggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi dan kalau kepepet voting,” katanya.

Ia juga menyinggung isu kedekatan personal dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap dijadikan bahan spekulasi.

“Hubungan dia dengan Prabowo kenapa dia? Dia kan ponakannya Pak Prabowo kan? Saya juga kan diisukan juga saudaranya Tomy, kan enggak apa-apa,” ucapnya.'

Selain itu, Purbaya juga menepis kekhawatiran ekonom soal potensi penggunaan dana bank sentral untuk menalangi program-program pemerintah imbas tukar jabatan tersebut.

“Kan bisa kelihatan sama publik. Kalau gitukan publik bisa lihat langsung bisa kritik. Saya juga enggak butuh uang mereka, saya kaya. Kenapa gua mesti minta uang mereka kebanyakan?” ujarnya.

Purbaya menegaskan, anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah ada tanpa perlu pembiayaan dari bank sentral.

“MBG kan cukup. Sekarang tiga tahun lalu aja cukup, tahun sekarang kan Rp335 triliun, itu pun ada desain di anggarannya. Harusnya cukup. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu,” katanya.

Ia memastikan pemerintah akan menjaga independensi BI secara maksimal.

"Jadi kita akan jaga independensi Bank Sentral dengan pemerintah semaksimal mungkin. Dalam pengertian saya enggak akan memeras Bank Sentral untuk membiayai program pembangunan kita," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya