Berita

Direktur Eksekutif RPI Fernando Emas dalam launching hasil survei bertajuk 'Survei Nasional Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri' di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Survei RPI:

Mayoritas Publik Optimistis Transformasi Budaya Polri Terwujud di 2026

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 14:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas masyarakat Indonesia optimistis bahwa reformasi budaya Polri bakal terjadi di Tahun 2026. Model kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan agenda PRESIS (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), telah menempatkan transformasi budaya organisasi sebagai fondasi utama, melengkapi reformasi struktural dan operasional, guna membangun Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas dalam launching hasil survei bertajuk 'Survei Nasional Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri' di Jakarta.

"Pandangan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima langsung layanan kepolisian merupakan indikator penting untuk menilai perubahan budaya tersebut dirasakan, diterima, dan dianggap berkelanjutan," ujar Fernando lewat keterangan resminya, Selasa, 13 Januari 2026.


Dari hasil survei tersebut, sebanyak 76,2 persen mengaku optimistis (cukup optimis/optimis/sangat optimis) transformasi Polri terjadi di Tahun 2026. Sedangkan sebesar 19,9 persen responden menjawab kurang optimis, dan sebesar 3,9 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Mayoritas publik atau sekitar 67,8 persen, juga mengakui optimis Polri bakal memiliki keberanian mengoreksi internal di Tahun 2026. Lalu, sebesar 22,2 persen responden menjawab kurang optimis soal keberanian Polri dan sebesar 10 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Selain itu, survei RPI ini juga menunjukkan fakta-fakta positif soal langkah Polri di Tahun 2026, yakni sebanyak 72,2 persen publik optimis akan terjadi pergeseran signifikan budaya militeristik ke civilian policing dalam Polri.

Selanjutnya sebanyak 69,2 persen publik optimis Polri berorientasi pada pelayanan publik, bukan kekuasaan, lalu sebanyak 75,9 persen publik optimis kepemimpinan Polri akan menjadi teladan dan role model dan sebanyak 65,6 persen, publik optimis Polri responsif terhadap penanganan kejahatan siber, transnasional, dan kejahatan modern selama ini. 

"Kami juga menemukan mayoritas publik optimis Polri akan mampu melakukan penguatan community policing di tahun 2026, yakni sebanyak 73,1 persen yang optimis, sedangkan sebesar 17,5 persen publik menjawab kurang optimis, dan sebesar 9,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab," ungkap Fernando.

Responden optimis atas transformasi Polri karena melihat Polri konsisten melakukan transformasi Polri. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari dibentuknya Tim Transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri. Selain itu, Polri dinilai memiliki keberanian untuk melakukan koreksi internal. 

"Dapat dilihat bagaimana Polri menertibkan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Transparansi tata kelola dan juga modernisasi pelayanan juga menjadi perhatian dari responden ketika melihat keseriusan polri melakukan transformasi," tutur dia.

"Perlu bagi Polri untuk melakukan perbaikan dalam penerapan hukum dalam menentukan waktu penanganan perkara agar masyarakat semakin percaya dan optimis terkait dengan transformasi Polri," demikian Fernando. 

Survei RPI ini dilakukan pada 2-9 Januari 2026 terhadap masyarakat di atas 17 tahun dan berasal dari 30 Provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling. 

Metode ini cocok untuk populasi besar dan tersebar secara geografis, di mana populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau klaster, lalu sampel dipilih secara acak dari setiap klaster secara bertahap. Tahap-tahap ini bisa berupa pembagian dari provinsi ke kota, lalu ke tingkat desa atau RT, dan seterusnya, hingga mencapai unit individu yang akan disurvei.

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 30 Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.Jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 1200 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya