KITA lanjutkan cerita pegawai pajak yang di-OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kita berkenalan sebentar sama Kepala Kantor Pajak (KPP) Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu yang menjadi tersangka suap pajak tambang mempunyai harta sebesar Rp4,8 miliar.
Sebelum 11 Januari 2026, nama Dwi Budi Iswahyu hidup tenang. Tidak viral, tidak trending, tidak dibahas di grup WA keluarga.
Dwi Budi hanya dikenal di lingkaran sempit, wajib pajak kelas kakap, sesama pejabat Ditjen Pajak, dan para penghuni ruang ber-AC yang tahu betul betapa basahnya kursi Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Kursi empuk, pemandangan laut uang, tapi sayangnya tanpa pelampung moral.
Lalu…
jreng. KPK datang. Lampu sorot menyala. Dwi Budi naik panggung nasional. Bukan sebagai inovator pajak, bukan pahlawan APBN, tapi sebagai pemeran utama OTT.
Inilah jalan ninja birokrasi Indonesia. Kerja keras bertahun-tahun, pensiun sejahtera, atau satu hari apes masuk berita
breaking news.
Tapi jangan remehkan prosesnya. Untuk sampai di titik ini, Dwi Budi bukan orang sembarangan.
Ia dilantik 20 Juni 2025 sebagai Kepala KPP Madya Jakut. Mengawasi perusahaan raksasa. Main di liga para sultan.
Dengan harta Rp4,8 miliar, ia tampak seperti poster ASN teladan, rapi, mapan, siap difoto untuk brosur reformasi birokrasi.
Sayang, di balik jas licin itu, naskah sinetron sudah disiapkan. Judulnya, "Dari Pelayan Negara ke Konsultan Gelap".
Modusnya? Ini bukan modus recehan. Ini kelas master. Pajak PT Wanatiara Persada yang awalnya Rp75 miliar disulap jadi Rp15,7 miliar.
Abrakadabra fiskal. Bukan sulap sembarangan, tapi sulap bersertifikat. Sebagai bonus pertunjukan, mengalir “fee” Rp4 miliar.
Tenang, jangan
suudzon. Bukan suap. Ini jasa. Ada konsultan. Ada
invoice. Ada kertas. Semua legal secara administratif, ilegal secara nurani.
Timnya pun lengkap. Seperti boyband, tapi lagunya korupsi: AGS, ASB, dan ABD si konsultan pajak. Uangnya dibagi rapi, tunai, emas 1,3 kilogram, mungkin plus rasa aman palsu.
Sampai akhirnya KPK datang sebagai bintang tamu. Episode klimaks. Penonton puas. Tapi juga pahit. Karena kita tahu, ini bukan seri terakhir. Ini cuma episode yang kebetulan ketahuan.
Yang bikin darah naik bukan cuma angkanya. Tapi lokasinya. Ini terjadi di jantung keadilan fiskal. Saat rakyat kecil disuruh jujur lapor SPT, UMKM dikejar notifikasi, pajak parkir pun dihitung per motor, di atas sana pajak bisa diet ekstrem. Dari Rp75 miliar turun ke Rp15,7 miliar. Ini bukan salah hitung. Ini sengaja dihitung salah.
Jangan heran kalau ASN pajak terlihat lebih tajir dari ASN lain. Ini bukan misteri alam. Ini matematika sederhana.
Kalau pajak bisa dipijat, angka bisa dibengkokkan, kekayaan ya ikut lentur. Dari angka negara pindah ke angka pribadi. Rapi. Sunyi. Sampai ada yang bocor.
Silakan marah. Wajib malah. Karena kalau kita cuma menghela napas, besok akan muncul Dwi Budi edisi lain. Nama beda, jabatan beda, pola sama. Negara tetap jadi panggung sandiwara. Rakyat tetap penonton. Tiketnya? Pajak kita sendiri.
Dari Rp75 miliar ke Rp15,7 miliar. Ada hitungannya, wak. Selama hitungan itu dibiarkan, jangan heran kalau yang jujur tetap miskin, dan yang pintar “menghitung” hidupnya makin artistik.
Masalahnya bukan cuma siapa yang tertangkap, tapi sistem yang memberi ruang untuk “menghitung ulang” kejujuran.
Ketika pajak bisa dinegosiasikan, negara sedang dilelang. Yang jujur diperas aturan, yang licik dimanjakan jabatan. Maka jangan heran kalau rakyat sinis, karena keadilan fiskal sering kalah cepat dari koper hitam.
Moral ceritanya sederhana, kekuasaan tanpa integritas hanya mempercepat jalan ke borgol, dan negara yang dibiarkan jadi ladang pribadi akan selalu panen kemarahan.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
