Berita

Kepala Kantor Pajak (KPP) Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu (depan). (Foto: Sindonews)

Publika

Mengenal Pejabat Pajak Dwi Budi Iswahyu yang Terkena OTT KPK

SELASA, 13 JANUARI 2026 | 02:00 WIB

KITA lanjutkan cerita pegawai pajak yang di-OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kita berkenalan sebentar sama Kepala Kantor Pajak (KPP) Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu yang menjadi tersangka suap pajak tambang mempunyai harta sebesar Rp4,8 miliar.

Sebelum 11 Januari 2026, nama Dwi Budi Iswahyu hidup tenang. Tidak viral, tidak trending, tidak dibahas di grup WA keluarga. 


Dwi Budi hanya dikenal di lingkaran sempit, wajib pajak kelas kakap, sesama pejabat Ditjen Pajak, dan para penghuni ruang ber-AC yang tahu betul betapa basahnya kursi Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Kursi empuk, pemandangan laut uang, tapi sayangnya tanpa pelampung moral.

Lalu… jreng. KPK datang. Lampu sorot menyala. Dwi Budi naik panggung nasional. Bukan sebagai inovator pajak, bukan pahlawan APBN, tapi sebagai pemeran utama OTT. 

Inilah jalan ninja birokrasi Indonesia. Kerja keras bertahun-tahun, pensiun sejahtera, atau satu hari apes masuk berita breaking news.

Tapi jangan remehkan prosesnya. Untuk sampai di titik ini, Dwi Budi bukan orang sembarangan. 

Ia dilantik 20 Juni 2025 sebagai Kepala KPP Madya Jakut. Mengawasi perusahaan raksasa. Main di liga para sultan. 

Dengan harta Rp4,8 miliar, ia tampak seperti poster ASN teladan, rapi, mapan, siap difoto untuk brosur reformasi birokrasi. 

Sayang, di balik jas licin itu, naskah sinetron sudah disiapkan. Judulnya, "Dari Pelayan Negara ke Konsultan Gelap".

Modusnya? Ini bukan modus recehan. Ini kelas master. Pajak PT Wanatiara Persada yang awalnya Rp75 miliar disulap jadi Rp15,7 miliar. 

Abrakadabra fiskal. Bukan sulap sembarangan, tapi sulap bersertifikat. Sebagai bonus pertunjukan, mengalir “fee” Rp4 miliar. 

Tenang, jangan suudzon. Bukan suap. Ini jasa. Ada konsultan. Ada invoice. Ada kertas. Semua legal secara administratif, ilegal secara nurani.

Timnya pun lengkap. Seperti boyband, tapi lagunya korupsi: AGS, ASB, dan ABD si konsultan pajak. Uangnya dibagi rapi, tunai, emas 1,3 kilogram, mungkin plus rasa aman palsu. 

Sampai akhirnya KPK datang sebagai bintang tamu. Episode klimaks. Penonton puas. Tapi juga pahit. Karena kita tahu, ini bukan seri terakhir. Ini cuma episode yang kebetulan ketahuan.

Yang bikin darah naik bukan cuma angkanya. Tapi lokasinya. Ini terjadi di jantung keadilan fiskal. Saat rakyat kecil disuruh jujur lapor SPT, UMKM dikejar notifikasi, pajak parkir pun dihitung per motor, di atas sana pajak bisa diet ekstrem. Dari Rp75 miliar turun ke Rp15,7 miliar. Ini bukan salah hitung. Ini sengaja dihitung salah.

Jangan heran kalau ASN pajak terlihat lebih tajir dari ASN lain. Ini bukan misteri alam. Ini matematika sederhana. 

Kalau pajak bisa dipijat, angka bisa dibengkokkan, kekayaan ya ikut lentur. Dari angka negara pindah ke angka pribadi. Rapi. Sunyi. Sampai ada yang bocor.

Silakan marah. Wajib malah. Karena kalau kita cuma menghela napas, besok akan muncul Dwi Budi edisi lain. Nama beda, jabatan beda, pola sama. Negara tetap jadi panggung sandiwara. Rakyat tetap penonton. Tiketnya? Pajak kita sendiri.

Dari Rp75 miliar ke Rp15,7 miliar. Ada hitungannya, wak. Selama hitungan itu dibiarkan, jangan heran kalau yang jujur tetap miskin, dan yang pintar “menghitung” hidupnya makin artistik.

Masalahnya bukan cuma siapa yang tertangkap, tapi sistem yang memberi ruang untuk “menghitung ulang” kejujuran. 

Ketika pajak bisa dinegosiasikan, negara sedang dilelang. Yang jujur diperas aturan, yang licik dimanjakan jabatan. Maka jangan heran kalau rakyat sinis, karena keadilan fiskal sering kalah cepat dari koper hitam. 

Moral ceritanya sederhana, kekuasaan tanpa integritas hanya mempercepat jalan ke borgol, dan negara yang dibiarkan jadi ladang pribadi akan selalu panen kemarahan.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya