Berita

Momen pertemuan Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum Pilpres 2024. (Foto: Istimewa)

Publika

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 06:13 WIB

KALAU melihat orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto saat ini, sebut saja Teddy Indra Wijaya misalnya, maka wajar kalau orang-orang di sekitar Joko Widodo (Jokowi), termasuk Jokowi sendiri, khawatir dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

SBY tak ngapa-ngapain saja, Jokowi dan orang-orangnya mungkin sudah agak khawatir. Apalagi kalau SBY sudah mulai bermanuver. Ini pertarungan yang sengit, mungkin juga penuh intrik.

Prabowo hampir pasti memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketimbang Gibran Rakabuming Raka, kalau melihat orang-orang di sekitarnya saat ini. Sebab, gagah, muda, rapi, dan pintar. 


Konon Gibran, setelah jadi Wapres, pernah diingatkan Prabowo, supaya mengubah penampilannya, yang biasanya terlihat agak slengean. Makanya tak heran, Prabowo sering memberikan tugas khusus kepada AHY, malah hingga tugas ke luar negeri.

Saat Jokowi mengatakan ada orang besar di balik Roy Suryo cs, yang menggugat ijazahnya, dan itu tak sekali dua kali, orang langsung mengaitkan kepada SBY atau Demokrat. 

Apalagi dalam kasus ijazah Jokowi itu ijazah Gibran pun dipersoalkan. Roy Suryo cs menyimpulkan bahwa Gibran tak memiliki ijazah SMA. Seolah-olah jika Gibran yang disudutkan, maka AHY yang diuntungkan.

Tanpa disebutkan pun, sebetulnya SBY atau Demokrat sudah menjadi tertuduh sejak awal terkait kasus ijazah Jokowi ini. Apalagi dipertegas pula oleh para relawan Jokowi seperti Silfester Matutina dan Ade Darmawan. 

Meski pernah dibantah Jokowi, termasuk juga Kaesang Pangarep, tapi itu seperti formalitas saja. Arahnya tak bisa dibelokkan. Ade Armando pun agak membenarkan.

Memang harus diakui, SBY atau Demokrat memiliki dendam politik sendiri terhadap Pemerintahan Jokowi. 

Hampir saja Demokrat diambil alih oleh Moeldoko, yang notabene waktu itu Kepala Staf Kepresidenan Jokowi. Tak satu patah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi untuk menghentikan upaya Moeldoko mengambil alih Demokrat. SBY waktu itu berada di tepi jurang sejarah.

Jokowi seperti ingin menebusnya di ujung. AHY sempat ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN. Tapi Moeldoko tak pernah diberikan sanksi. Ia tetap menjabat Kepala Staf Kepresidenan sampai selesai. Jadi, tak bisa dianggap sebagai kebaikan atau balasan terhadap SBY. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut memenangkan Gibran. Masa-masa sulit dilewati SBY tanpa bantuan siapapun.

Kendati diakui hubungan SBY dan Jokowi sangat baik, seperti dikatakan Andi Arief saat memberi peringatan pada pihak-pihak yang mengaitkan kasus ijazah Jokowi dengan SBY, tapi agaknya Demokrat sedang memulai manuver politik di awal tahun baru ini. 

Manuver politik Demokrat itu seperti mencontoh manuver politik yang dilakukan Jokowi terhadap kasus ijazahnya itu sendiri.

Seperti manuver politik Jokowi, SBY juga memulai manuver politiknya awal tahun ini dengan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan kasus ijazah Jokowi. 

Setelah somasi biasanya akan dilanjutkan dengan melaporkan pihak-pihak terkait itu kepada Polisi. Kalau akhirnya sampai di sini, maka kita tak tahu lagi bagaimana akhirnya. Semua seperti sudah saling berhimpitan tak karuan. Makin dinamis.

Tapi agaknya kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka seperti tak rela SBY meniru langkah politik Jokowi. SBY langsung dicap cemen. Baru segitu saja, sudah main somasi, main tempuh jalur hukum. 

Lihat Jokowi. Dihina macam-macam tetap tenang-tenang saja. Dihina ijazah palsu, baru tempuh jalur hukum. Apa harus nunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu, baru bisa tempuh jalur hukum? Itulah sulitnya, kalau orang tak bercermin.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting 

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya