Berita

Momen pertemuan Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum Pilpres 2024. (Foto: Istimewa)

Publika

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 06:13 WIB

KALAU melihat orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto saat ini, sebut saja Teddy Indra Wijaya misalnya, maka wajar kalau orang-orang di sekitar Joko Widodo (Jokowi), termasuk Jokowi sendiri, khawatir dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

SBY tak ngapa-ngapain saja, Jokowi dan orang-orangnya mungkin sudah agak khawatir. Apalagi kalau SBY sudah mulai bermanuver. Ini pertarungan yang sengit, mungkin juga penuh intrik.

Prabowo hampir pasti memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketimbang Gibran Rakabuming Raka, kalau melihat orang-orang di sekitarnya saat ini. Sebab, gagah, muda, rapi, dan pintar. 


Konon Gibran, setelah jadi Wapres, pernah diingatkan Prabowo, supaya mengubah penampilannya, yang biasanya terlihat agak slengean. Makanya tak heran, Prabowo sering memberikan tugas khusus kepada AHY, malah hingga tugas ke luar negeri.

Saat Jokowi mengatakan ada orang besar di balik Roy Suryo cs, yang menggugat ijazahnya, dan itu tak sekali dua kali, orang langsung mengaitkan kepada SBY atau Demokrat. 

Apalagi dalam kasus ijazah Jokowi itu ijazah Gibran pun dipersoalkan. Roy Suryo cs menyimpulkan bahwa Gibran tak memiliki ijazah SMA. Seolah-olah jika Gibran yang disudutkan, maka AHY yang diuntungkan.

Tanpa disebutkan pun, sebetulnya SBY atau Demokrat sudah menjadi tertuduh sejak awal terkait kasus ijazah Jokowi ini. Apalagi dipertegas pula oleh para relawan Jokowi seperti Silfester Matutina dan Ade Darmawan. 

Meski pernah dibantah Jokowi, termasuk juga Kaesang Pangarep, tapi itu seperti formalitas saja. Arahnya tak bisa dibelokkan. Ade Armando pun agak membenarkan.

Memang harus diakui, SBY atau Demokrat memiliki dendam politik sendiri terhadap Pemerintahan Jokowi. 

Hampir saja Demokrat diambil alih oleh Moeldoko, yang notabene waktu itu Kepala Staf Kepresidenan Jokowi. Tak satu patah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi untuk menghentikan upaya Moeldoko mengambil alih Demokrat. SBY waktu itu berada di tepi jurang sejarah.

Jokowi seperti ingin menebusnya di ujung. AHY sempat ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN. Tapi Moeldoko tak pernah diberikan sanksi. Ia tetap menjabat Kepala Staf Kepresidenan sampai selesai. Jadi, tak bisa dianggap sebagai kebaikan atau balasan terhadap SBY. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut memenangkan Gibran. Masa-masa sulit dilewati SBY tanpa bantuan siapapun.

Kendati diakui hubungan SBY dan Jokowi sangat baik, seperti dikatakan Andi Arief saat memberi peringatan pada pihak-pihak yang mengaitkan kasus ijazah Jokowi dengan SBY, tapi agaknya Demokrat sedang memulai manuver politik di awal tahun baru ini. 

Manuver politik Demokrat itu seperti mencontoh manuver politik yang dilakukan Jokowi terhadap kasus ijazahnya itu sendiri.

Seperti manuver politik Jokowi, SBY juga memulai manuver politiknya awal tahun ini dengan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan kasus ijazah Jokowi. 

Setelah somasi biasanya akan dilanjutkan dengan melaporkan pihak-pihak terkait itu kepada Polisi. Kalau akhirnya sampai di sini, maka kita tak tahu lagi bagaimana akhirnya. Semua seperti sudah saling berhimpitan tak karuan. Makin dinamis.

Tapi agaknya kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka seperti tak rela SBY meniru langkah politik Jokowi. SBY langsung dicap cemen. Baru segitu saja, sudah main somasi, main tempuh jalur hukum. 

Lihat Jokowi. Dihina macam-macam tetap tenang-tenang saja. Dihina ijazah palsu, baru tempuh jalur hukum. Apa harus nunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu, baru bisa tempuh jalur hukum? Itulah sulitnya, kalau orang tak bercermin.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya