Berita

Kolase Logo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Nusantara

Muhammadiyah Berharap Tidak Ada Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung imbauan perihal tidak ada pesta kembang api menyambut tahun baru 2026.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir dalam keterangan resmi dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025. 

“Kami mendukung imbauan dalam menghadapi tahun baru alangkah elok mana kala tidak ada pesta dan euforia kembang api dari saudara sebangsa di negeri tercinta,” ujar Haedar.


Menurut dia, peniadaan pesta kembang api di malam tahun baru tahun ini sebagai bentuk solidaritas sosial dan turut serta merasakan derita saudara sebangsa dan setanah air yang tertimpa bencana.

“Sebagai wujud dari empati merasakan derita sesama,” ucap Haedar. 

Lebih jauh, Haedar menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera sedianya menjadi bahan refleksi bersama dalam menyongsong tahun baru 2026. 

“Mari, kehadiran tahun 2026 dengan semangat baru untuk lebih tangguh dan makin bersatu menghadapi musibah dan menjalani kehidupan, seraya merajut kehidupan ke depan menjadi lebih baik, lebih produktif dan lebih bermakna,” tandasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya