Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Istana Dukung Kepala Daerah Tiadakan Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026

SENIN, 29 DESEMBER 2025 | 15:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mendukung keputusan sejumlah kepala daerah yang meniadakan pesta kembang api dalam perayaan Tahun Baru 2026 sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatera.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, kebijakan tersebut sudah tepat karena mencerminkan rasa solidaritas dan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. 

“Ya saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.


Mensesneg menilai, meskipun pergantian tahun merupakan momentum yang telah direncanakan, kondisi kebencanaan yang tengah dialami sebagian wilayah Indonesia harus menjadi perhatian bersama.

“Sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan bahwa ini bertempat dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan pemerintah pusat sependapat dengan langkah kepala daerah yang memilih perayaan Tahun Baru secara sederhana. 

“Kalau kami berpendapat ya apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah memutuskan untuk meniadakan pesta kembang api Tahun Baru 2026. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI tidak akan menggelar kembang api dan menggantinya dengan pertunjukan drone serta kegiatan refleksi dan doa bersama.

Kebijakan serupa juga diambil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Batang M Faiz Kurniawan, yang memilih mengisi pergantian tahun dengan doa bersama sebagai wujud empati dan solidaritas bagi masyarakat di daerah terdampak bencana.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya