Berita

Ilustrasi

Politik

Wacana Pilkada Dipilih DPRD Cuma Kalkulasi Untung Rugi Parpol

KAMIS, 25 DESEMBER 2025 | 22:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perdebatan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali mengemuka seiring sikap sejumlah partai politik yang mendukung pilkada dipilih DPRD. Partai Golkar, hingga PKB secara terbuka menyatakan dukungan terhadap skema tersebut.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai perbedaan sikap antarpartai bukan didorong oleh idealisme demokrasi, melainkan kalkulasi untung-rugi politik semata.

Menurut Arifki, pilkada langsung memberi legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun di sisi lain, sistem ini dibebani biaya politik tinggi dan rawan praktik politik uang.


“Partai yang mendukung pilkada langsung tampak masih melihat nilai elektoral dari hubungan langsung dengan pemilih. Di sisi lain, partai yang menolak membaca mahalnya pilkada sebagai beban sistemik yang tak pernah benar-benar diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 25 Desember 2025.

Arifki menyebut pilkada lewat DPRD kerap diklaim sebagai solusi efisiensi anggaran. Namun, kata dia, mekanisme itu justru memindahkan risiko transaksi politik ke ruang yang lebih sempit dan tertutup.

“Yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan konsentrasinya. Dari biaya kampanye massal ke lobi elite. Dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD,” ujarnya.

Ia mengingatkan, perdebatan mekanisme pilkada akan menyesatkan jika tidak dibarengi pembenahan tata kelola pemilu. 

Masalah utama demokrasi elektoral Indonesia, menurutnya, terletak pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang.

“Selama pelanggaran pemilu jarang berujung sanksi tegas, sistem apa pun akan bocor. Mengganti pilkada langsung ke DPRD tanpa membenahi penegakan hukum hanya mengubah bentuk masalah, bukan isinya,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya