Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian PKP dan Bank BNI saat pelaksanaan pelaksanaan akad massal KPR FLPP di Banten, Sabtu, 20 Desember 2025. (Foto: Dok. BNI)

Bisnis

BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP Tahun 2026

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 16:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali mendapat mandat penyaluran 17.356 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2026.

Mandat tersebut diberikan setelah BNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera bersama 43 bank penyalur di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.


Rian menyatakan, penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan.

“Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” kata Rian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Desember 2025.

Hal ini menjadi wujud komitmen BNI dalam mendukung penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Komitmen tersebut juga sebelumnya tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” jelas Putrama.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya