Berita

Lima pimpinan KPK saat meluncurkan hasil SPI Nasional 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Ketua KPK Ungkap Akal-akalan Pemkab agar Skor SPI Bagus

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya mengakali perencanaan anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pemerintah kabupaten (Pemkab) yang mengakali pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.

"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengkondisikan hasil survei," kata Setyo.


Setyo mengatakan, percobaan pengondisian SPI tersebut dilakukan dengan memberikan instruksi kepada jajaran.

"Barangsiapa yang mendapat WhatsApp dari KPK tolong lapor, kemudian dikumpulkan di satu tempat kemudian di brief nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus," kata Setyo menirukan upaya pengondisian dari oknum di salah satu Pemkab.

Meski berupaya mengakali, Setyo menyebut bahwa praktik tersebut kemudian diketahui lembaganya.

"Kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira bener apa nggak. Kemudian kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan," kata Setyo.

Adapun pada 2025 ini, skor SPI mengalami peningkatan menjadi 72,32 dari tahun 2024 lalu berada di angka 71,53. Hasil tersebut tetap dianggap masih rentan terhadap korupsi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya