Berita

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Menhan Soroti Dugaan Operasi Ilegal IMIP: Ancaman Serius bagi Pertahanan Negara

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan adanya operasi ilegal di bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencuat dan dinilai sebagai sinyal bahaya bagi pertahanan nasional.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, isu bandara IMIP ilegal yang diungkap pertama kali oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, merupakan pertanda masalah serius tengah terjadi. Pengungkapan isu tersebut bukanlah tindakan biasa. Baginya, pernyataan Menhan justru menandakan adanya persoalan serius yang tengah menggerogoti aspek vital keamanan negara.

“Menhan mengungkap dugaan pelanggaran di IMIP bukan secara kebetulan. Itu langkah terukur dan wajib karena menyentuh langsung aspek utama pertahanan negara,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025. 


Ia menjelaskan, dugaan bahwa bandara khusus IMIP menjadi pintu masuk tenaga kerja asing asal China dan barang-barang ilegal merupakan persoalan krusial yang memang layak disorot Menteri Pertahanan.

“Ketiadaan pengawasan membuka kerawanan bagi wilayah dan negara. Bahkan, potensi masuknya barang ilegal bisa merugikan masyarakat hingga negara,” jelasnya.

Menurut Efriza, dengan membawa isu ini ke ruang publik, Menhan ingin menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan Bandara Morowali.

Lebih jauh, ia melihat pernyataan Menhan berdampak positif karena memicu perhatian DPR. Pertanyaan soal absennya Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya koordinasi antar lembaga dan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

“Pernyataan Menhan harus dibaca sebagai pesan tegas bahwa keamanan nasional tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk dalih investasi yang justru bisa melemahkan pengawasan,” pungkas dosen ilmu politik UNAS itu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya