Hakim Konstitusi Arsul Sani. (Foto: Istimewa)
Beberapa waktu lalu, nama Arsul Sani sempat mencuat gara-gara adanya tuduhan ijazah palsu. Tanpa bertele-tele, Arsul langsung membeberkan fakta mengenai perjalanan akademiknya, terutama saat menempuh pendidikan doktoralnya.
Bahkan, melalui konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin 17 November 2025, Arsul berani menunjukkan ijazah asli, transkrip nilai, disertasinya dan foto-foto wisuda di Collegium Humanum atau Warsawa Management University, Polandia.
“Saya menulis disertasi yang berjudul ‘Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counterterrorism Legal Policy: A Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Disertasinya ada ini,” ujar Arsul.
Rekam jejak Arsul terentang panjang dari muda hingga sekarang. Ia tercatat pernah menjadi aktivis, asisten pembela umum LBH Jakarta, lawyer, Direktur perusahaan PMA multinasional, anggota DPR, hingga Hakim MK.
Arsul Sani lahir di Pekalongan, 8 Januari 1964. Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikannya pada tahun 1987.
Selama menjadi mahasiswa, Arsul aktif bergiat di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan jabatan Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum UI (1985) dan Sekretaris Umum Korkom UI (1986-1987)
Setelah lulus dari FH UI, Arsul Sani memulai karir di bidang hukum dengan menjadi asisten pembela umum sukarela (volunteer lawyer) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1986-1988.
"Salah satu kasus yang saya tangani ketika menjadi
public lawyer adalah membela para aktivis Islam yang ditangkap pasca insiden Tanjung Priok di era 1980-an," kata Arsul.
Setelah itu, dia berkarir profesional sebagai advokat. Dari kantor hukum Gani Djemat and Partners, lalu Dunhil, Madden, Butler, sebuah law firm besar di Sydney, Australia, pada 1993-1994. Bahkan, Arsul pernah menjadi Corporate Director PT Tupperware Indonesia.
Arsul pun sempat berlabuh di Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Arsul kala itu menjabat sebagai Ketua Bidang Konsultasi Hukum, LPBH PBNU.
Di bidang sosial, Arsul pernah menjadi Ketua Pengawas Yayasan Al-Azhar Rawamangun pada tahun 2005 hingga tahun 2007.
Hingga akhirnya dia diajak untuk masuk ke dunia politik. PPP menjadi kendaraannya berlabuh.
Ia diajak oleh Lukman Saifudin, mantan Menteri Agama, untuk menjadi menjadi Ketua LBH PPP periode 2011-2015.
Arsul terpilih menjadi anggota DPR dua periode, yakni 2014-2019 dan periode 2019-2024. Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia.
Ia juga ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR pada tahun 2019-2024, sebelum akhirnya terpilih menjadi Hakim MK yang diajukan DPR pada 2024.
