Berita

Ilustarsi Peta Indonesia

Politik

Proyek Geospasial Nasional Wajib Libatkan Potensi Lokal

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menggerakkan seluruh potensi nasional dalam mempercepat penyediaan data dasar geospasial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini ditegaskan Pakar Geospasial dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ketut Wikantika menanggapi langkah Badan Informasi Geospasial (BIG) yang melakukan proses tender penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.

"Karena pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang didapat (para pakar) sudah sangat banyak dan beragam," kata Prof Wikantika lewat keterangan resminya, Kamis, 20 November 2025.


Namun, jika proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban itu nantinya dikerjakan oleh vendor asing, ia menekankan pentingnya keterlibatan SDM Indonesia. 

Kolaborasi itu dimungkinkan diterapkan baik dalam konteks teknis dan pengelolaannya sekaligus melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan dan hasil dari proyek tersebut.

"Biasanya vendor internasional akan bekerjasama dengan mitra lokal atau dengan perguruan tinggi yang dipercaya. Sehingga pemerintah juga harus memastikan adanya transfer teknologi dari proyek tersebut. Dan kepastian keamanan datanya juga harus jelas karena di era digital potensi kebocoran data bisa terjadi," tandasnya.

BIG saat ini tengah melakukan proses tender sebuah proyek penting dan strategis nasional sejak Juli 2025, yaitu penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia. 

Proyek pertama, pengumpulan data spasial wilayah urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan meliputi wilayah Kalimantan- Yogyakarta (lot I); Sumatra (lot 2); Jawa (lot 3); serta Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua (lot 4).

Proyek kedua yaitu pengumpulan data spasial dan peta wilayah non urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan. Meliputi Kalimantan (lot 1); Sumatera (Lot 2); Jawa, Bali, NTB. NTT, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya (Lot 3) dan Papua lainnya (Lot 4).

Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Target utamanya, produksi data geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban.

Proyek ini merupakan bagian dari program pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia. Anggarannya mencapai mencapai USD238 juta atau sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya