Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Kehadiran Purbaya Usik Kenyamanan Oligarki

MINGGU, 16 NOVEMBER 2025 | 09:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya disebut mulai mengusik kenyamanan oligarki yang selama ini menopang struktur kekuasaan. 

Pengamat politik Gde Siriana Yusuf menilai langkah-langkah Purbaya tidak lagi sebatas penataan anggaran, melainkan sudah menyentuh akar kepentingan elite yang selama bertahun-tahun menikmati privilese dalam sistem koruptif.

“Menteri Keuangan Purbaya ini kan yang dibicarakan persoalan anggaran, persoalan kebijakan, tapi sarat muatan politik manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup,” ujar Siriana di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 16 November 2025.


Ia menjelaskan bahwa sejak era Jokowi, kekuasaan telah bertumpu pada oligarki hibrida, yakni kombinasi modal birokrasi, partai politik, dan aparat, terutama kepolisian. 

Struktur ini, kata Siriana, menciptakan kenyamanan bagi elite. Kenyamanan tersebut yang kini mulai terusik oleh gebrakan Purbaya.

“Budaya korupsi sudah sedemikian luas sampai mengakar,” tegasnya.

Karena itu, ketika Purbaya menggulirkan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, hal tersebut dinilai otomatis mengenai jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan.

“Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini,” ujarnya.

Siriana juga mencatat bahwa langkah Purbaya tidak berhenti pada pembenahan teknis kementerian keuangan. Ia ikut menyoroti proyek kereta cepat Whoosh, bahkan terlibat polemik dengan sejumlah tokoh politik seperti Dedi Mulyadi dan Bahlil.

Menurutnya, dinamika ini pada akhirnya menguji loyalitas ganda yang dihadapi Presiden Prabowo, sebab Purbaya mengeklaim semua tindakannya merupakan bagian dari perintah presiden.

“Artinya loyalitas ini yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah,” tutupnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya