Berita

Badan Informasi Geospasial (BIG). (Foto: Istimewa)

Politik

Didominasi Perusahaan China

Proyek Data Geospasial di BIG Perlu Ditinjau Ulang

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Proyek strategis pengumpulan data geospasial dan peta dasar seluruh wilayah Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG) diminta untuk ditinjau ulang.

Permintaan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingat peserta tender dalam pelaksanaan proyek didominasi perusahaan asing asal China, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technology Co.,Ltd.

Menurutnya, pelaksanaan proyek menjadi sangat berisiko tinggi terjadinya kebocoran informasi penting, yang bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia. 


Lebih lanjut, Trubus menilai China tidak sekadar menjalankan bisnis, melainkan memiliki visi jangka panjang untuk menguasai teknologi dan sumber daya alam global. 

Dia menambahkan, banyak negara telah melihat kemampuan China dalam mengembangkan teknologi militer dan industri yang kini bahkan mampu menyaingi Barat.

“China kan nggak sekadar bisnis. Dia memikirkan masa depannya,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu 12 November 2025. 

Dengan kemampuan tersebut, sambungnya, China tentu memerlukan pasokan sumber daya alam dalam jumlah besar. Indonesia, yang kaya akan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan minyak, menjadi sasaran strategis.
 
“Ini kesempatan orang Indonesia kan mudah sekali, pejabat-pejabatnya ini birokrasinya kan birokrasi korup, mudah sekali disuap,” ketusnya.

Ia juga menilai bahwa BIG dalam hal ini tampak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis tanpa mempertimbangkan dampak strategis jangka panjang terhadap kepentingan nasional. 

“Yang di benak mereka itu cuma melaksanakan pemetaan geospasial saja yang segera dilakukan. Yang diberikan cuma untungnya jangka pendek, jadi nggak mementingkan bahwa jangka panjangnya akan merusak seluruh kedaulatan negara,” ujarnya.

Trubus menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melanjutkan proyek ini dan mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dampak jangka panjangnya. 

“Saran saya, proyek ini perlu dimapping ulang atau dikaji ulang, juga mempertimbangkan jangka panjangnya. Jadi aspek-aspek dampak dari jangka panjang itu yang penting,” tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya