Berita

Badan Informasi Geospasial (BIG). (Foto: Istimewa)

Politik

Didominasi Perusahaan China

Proyek Data Geospasial di BIG Perlu Ditinjau Ulang

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Proyek strategis pengumpulan data geospasial dan peta dasar seluruh wilayah Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG) diminta untuk ditinjau ulang.

Permintaan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingat peserta tender dalam pelaksanaan proyek didominasi perusahaan asing asal China, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technology Co.,Ltd.

Menurutnya, pelaksanaan proyek menjadi sangat berisiko tinggi terjadinya kebocoran informasi penting, yang bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia. 


Lebih lanjut, Trubus menilai China tidak sekadar menjalankan bisnis, melainkan memiliki visi jangka panjang untuk menguasai teknologi dan sumber daya alam global. 

Dia menambahkan, banyak negara telah melihat kemampuan China dalam mengembangkan teknologi militer dan industri yang kini bahkan mampu menyaingi Barat.

“China kan nggak sekadar bisnis. Dia memikirkan masa depannya,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu 12 November 2025. 

Dengan kemampuan tersebut, sambungnya, China tentu memerlukan pasokan sumber daya alam dalam jumlah besar. Indonesia, yang kaya akan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan minyak, menjadi sasaran strategis.
 
“Ini kesempatan orang Indonesia kan mudah sekali, pejabat-pejabatnya ini birokrasinya kan birokrasi korup, mudah sekali disuap,” ketusnya.

Ia juga menilai bahwa BIG dalam hal ini tampak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis tanpa mempertimbangkan dampak strategis jangka panjang terhadap kepentingan nasional. 

“Yang di benak mereka itu cuma melaksanakan pemetaan geospasial saja yang segera dilakukan. Yang diberikan cuma untungnya jangka pendek, jadi nggak mementingkan bahwa jangka panjangnya akan merusak seluruh kedaulatan negara,” ujarnya.

Trubus menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melanjutkan proyek ini dan mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dampak jangka panjangnya. 

“Saran saya, proyek ini perlu dimapping ulang atau dikaji ulang, juga mempertimbangkan jangka panjangnya. Jadi aspek-aspek dampak dari jangka panjang itu yang penting,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya