KPK Mulai Utak-Atik Dugaan Korupsi di BPKH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi di tubuh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi ini berbeda dengan penyidikan yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji.

"(Kasus) terpisah," kata Asep kepada wartawan, Rabu 12 November 2025.

Asep menerangkan, dugaan korupsi di BPKH hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," terang Asep.

Asep mengungkapkan, KPK mendapatkan informasi seputar dugaan korupsi pengumpulan tarif pengiriman barang jemaah haji. Untuk itu, KPK bakal mengecek langsung fasilitas tempat tinggal, kategori hingga akomodasi jemaah.

"Ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana. Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu," kata Asep.

Asep menuturkan, KPK menduga terdapat perbedaan tarif transportasi dan pengiriman barang untuk jemaah.

"Jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina. Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal," pungkas Asep.