Berita

Wamendagri Ribka Haluk di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Bakal Lantik Komite Percepatan Pembangunan Papua hingga Dubes

RABU, 08 OKTOBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua pada Rabu sore, 8 Oktober 2025. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke Istana Merdeka menjelang pelantikan. 

Ia menyebut posisinya dalam struktur komite masih menunggu keputusan resmi presiden. Namun kemungkinan besar akan tergabung dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.


“Bukan ketua, saya akan dilantik sebagai kepala badan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” kata Ribka kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Ribka mengaku belum mendapatkan informasi rinci mengenai peran dan tugas komite tersebut. 

“Nanti sebentar, setelah kita dengar dulu pembacaan surat keputusannya seperti apa, baru kami tahu,” ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

“Memang harus kita lakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, juga koordinasi dengan pemerintah daerah di Papua,” jelas Ribka.

Selain melantik komite baru, Presiden juga dijadwalkan melantik ketua dan anggota Lembaga Simpan Pinjam (LPS) serta duta besar (Dubes) sejumlah negara sahabat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya