Bukan Hanya Polri, TNI Hingga BIN Juga Perlu Direformasi

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah, Aminullah Siagian menilai reformasi Polri penting demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kendati begitu, ia menyarankan seluruh institusi hukum dan keamanan lainnya seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga perlu dilakukan reformasi.

“Reformasi hukum harus dilakukan secara kolektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Bila memang pemerintah serius mereformasi Polri, kami memberi masukan agar lembaga penegak hukum dan lembaga keamanan negara seperti Kejaksaan, KPK, BIN, TNI dan BAIS perlu direformasi semua dan dibentuk tim khusus,” ujar Aminullah kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 23 September 2025. 

Menurut dia, semua lembaga tersebut memegang peranan vital dalam menjaga hukum, keamanan, dan keadilan di Indonesia. Ia menyebut keadilan tidak akan tegak bila reformasi dilakukan secara parsial. 

Lebih jauh, Aminullah mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo mengangkat Komjen (Purn) Ahmad Dofiri menjadi staf khusus bidang Reformasi Polri. 

Karena itu, lanjut dia, presiden juga perlu mengangkat staf khusus bidang reformasi TNI, Kejaksaan, BIN maupun BAIS TNI. 

"Jadi harus ada political will yang kuat dari negara untuk membangun sistem hukum yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Saya kira reformasi hankam secara menyeluruh dipandang perlu," tandasnya.