Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Menkeu Purbaya Kritik Tarif Tinggi Cukai Rokok

SABTU, 20 SEPTEMBER 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keterkejutannya mengenai tarif cukai rokok yang mencapai rata-rata 57 persen dan menyebutnya terlalu tinggi. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan "Wah tinggi banget, firaun lu!".

Ia menganggap kebijakan cukai tersebut terasa janggal dan tidak seimbang, karena di satu sisi bertujuan menekan konsumsi rokok, namun di sisi lain berisiko tinggi membebani industri dan menyebabkan PHK massal tanpa program mitigasi yang jelas

Purbaya menegaskan, pembatasan terhadap rokok perlu dilakukan agar masyarakat paham risiko produk tersebut, tetapi kebijakan itu tidak boleh sampai “membunuh” industri tanpa memberikan solusi bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.


“Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu?" kata Purbaya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.

Lebih jauh, Purbaya juga menyinggung persoalan maraknya produk rokok palsu yang dijual online dan persaingan tidak adil dari barang impor yang tak terlindungi. 

Ia menyatakan telah memerintahkan aparat untuk memonitor penjualan online dan menindak peredaran produk palsu yang merugikan industri dalam negeri.

Ia juga akan meninjau lebih jauh kondisi industri, termasuk rencana kunjungan ke Jawa Timur untuk berdialog langsung dengan pelaku industri rokok, guna memastikan kebijakan cukai tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang tak terkendali.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya