Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Ekonom: Sri Mulyani dan Purbaya Sosok yang Sama-sama Pro-pasar tapi Beda Gaya

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sisa anggaran lebih (SAL) bukanlah surplus anggaran, melainkan sisa kelebihan utang yang menumpuk tiap tahun.

Hal itu disampaikan oleh ekonom Ekonom senior Yanuar Rizky dalam sebuah kanal YouTube baru-baru ini, yang dikutip Jumat 19 September 2025.

“Jangan salah. SAL itu bukan karena pendapatan lebih besar dari belanja, tapi karena kebanyakan utang. Jadi itu sebenarnya sisa kelebihan berutang,” jelasnya.


Ia kemudian menyoroti langkah pemerintah yang menempatkan sekitar Rp200 triliun dari SAL ke perbankan. 

Menurutnya, langkah itu memang bisa menambah likuiditas.

Namun, jika dana itu hanya dialihkan ke pembelian surat utang negara (SBN) dan bukan kredit produktif, maka akan ada risiko besar.

"Jangan sampai justru dipakai geser likuiditas ke SBN. Rakyat butuh efek langsung lewat kredit dan pembiayaan sektor riil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di lima bank nasional harus terus dipantau meskipun tidak akan disertai dengan aturan ketat dari pemerintah. 

“Yang kita bilang, jangan dipakai beli bond, dan jangan dipakai beli SRB, hanya itu saja. Yang lain, market base, suka-suka mereka,” tegas Purbaya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2024.

Dalam kanal YouTube itu pula, Yanuar kemudian mengungkapkan penilaiannya terhadap mantan Menteri keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, kedua sosok ini sama-sama pro-pasar, tetapi berbeda gaya pengambilan keputusan.

Sri Mulyani digambarkan lebih menjaga kehati-hatian (prudent), sementara Purbaya cenderung bertindak cepat dan tegas. 

"Kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan Itu cenderung pelit, cenderung misalnya "Bu saya mau beli yang ibu janjikan".  Tapi si ibunya lihat, yang kemarin aja masih ngaco. Tahan dulu! Nah ini yang disebut uang ditahan oleh kebijakan bendahara negara. Karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata Kelola," jelas Yanuar. 

"Nah, kalau Bapak-Bapak enggak kan? Kau minta berapa? Kasih, tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung, kan gitu" urainya..

Yanuar juga menilai cara pandang Menteri Keuangan Purbaya terlalu dipengaruhi mazhab monetaris ala Milton Friedman, yang menekankan uang beredar. Padahal, posisi Menkeu semestinya fokus pada fiskal, bukan moneter.

Sementara Sri Mulyani lebih ke  Keynisian moderat serta focus sektor rill, karena menekankan stimulus fiskal dan stabilisasi APBN untuk menjaga permintaan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya