Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Ekonom: Sri Mulyani dan Purbaya Sosok yang Sama-sama Pro-pasar tapi Beda Gaya

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sisa anggaran lebih (SAL) bukanlah surplus anggaran, melainkan sisa kelebihan utang yang menumpuk tiap tahun.

Hal itu disampaikan oleh ekonom Ekonom senior Yanuar Rizky dalam sebuah kanal YouTube baru-baru ini, yang dikutip Jumat 19 September 2025.

“Jangan salah. SAL itu bukan karena pendapatan lebih besar dari belanja, tapi karena kebanyakan utang. Jadi itu sebenarnya sisa kelebihan berutang,” jelasnya.


Ia kemudian menyoroti langkah pemerintah yang menempatkan sekitar Rp200 triliun dari SAL ke perbankan. 

Menurutnya, langkah itu memang bisa menambah likuiditas.

Namun, jika dana itu hanya dialihkan ke pembelian surat utang negara (SBN) dan bukan kredit produktif, maka akan ada risiko besar.

"Jangan sampai justru dipakai geser likuiditas ke SBN. Rakyat butuh efek langsung lewat kredit dan pembiayaan sektor riil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di lima bank nasional harus terus dipantau meskipun tidak akan disertai dengan aturan ketat dari pemerintah. 

“Yang kita bilang, jangan dipakai beli bond, dan jangan dipakai beli SRB, hanya itu saja. Yang lain, market base, suka-suka mereka,” tegas Purbaya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2024.

Dalam kanal YouTube itu pula, Yanuar kemudian mengungkapkan penilaiannya terhadap mantan Menteri keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, kedua sosok ini sama-sama pro-pasar, tetapi berbeda gaya pengambilan keputusan.

Sri Mulyani digambarkan lebih menjaga kehati-hatian (prudent), sementara Purbaya cenderung bertindak cepat dan tegas. 

"Kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan Itu cenderung pelit, cenderung misalnya "Bu saya mau beli yang ibu janjikan".  Tapi si ibunya lihat, yang kemarin aja masih ngaco. Tahan dulu! Nah ini yang disebut uang ditahan oleh kebijakan bendahara negara. Karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata Kelola," jelas Yanuar. 

"Nah, kalau Bapak-Bapak enggak kan? Kau minta berapa? Kasih, tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung, kan gitu" urainya..

Yanuar juga menilai cara pandang Menteri Keuangan Purbaya terlalu dipengaruhi mazhab monetaris ala Milton Friedman, yang menekankan uang beredar. Padahal, posisi Menkeu semestinya fokus pada fiskal, bukan moneter.

Sementara Sri Mulyani lebih ke  Keynisian moderat serta focus sektor rill, karena menekankan stimulus fiskal dan stabilisasi APBN untuk menjaga permintaan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya