Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Ekonom: Sri Mulyani dan Purbaya Sosok yang Sama-sama Pro-pasar tapi Beda Gaya

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 09:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sisa anggaran lebih (SAL) bukanlah surplus anggaran, melainkan sisa kelebihan utang yang menumpuk tiap tahun.

Hal itu disampaikan oleh ekonom Ekonom senior Yanuar Rizky dalam sebuah kanal YouTube baru-baru ini, yang dikutip Jumat 19 September 2025.

“Jangan salah. SAL itu bukan karena pendapatan lebih besar dari belanja, tapi karena kebanyakan utang. Jadi itu sebenarnya sisa kelebihan berutang,” jelasnya.


Ia kemudian menyoroti langkah pemerintah yang menempatkan sekitar Rp200 triliun dari SAL ke perbankan. 

Menurutnya, langkah itu memang bisa menambah likuiditas.

Namun, jika dana itu hanya dialihkan ke pembelian surat utang negara (SBN) dan bukan kredit produktif, maka akan ada risiko besar.

"Jangan sampai justru dipakai geser likuiditas ke SBN. Rakyat butuh efek langsung lewat kredit dan pembiayaan sektor riil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah di lima bank nasional harus terus dipantau meskipun tidak akan disertai dengan aturan ketat dari pemerintah. 

“Yang kita bilang, jangan dipakai beli bond, dan jangan dipakai beli SRB, hanya itu saja. Yang lain, market base, suka-suka mereka,” tegas Purbaya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2024.

Dalam kanal YouTube itu pula, Yanuar kemudian mengungkapkan penilaiannya terhadap mantan Menteri keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, kedua sosok ini sama-sama pro-pasar, tetapi berbeda gaya pengambilan keputusan.

Sri Mulyani digambarkan lebih menjaga kehati-hatian (prudent), sementara Purbaya cenderung bertindak cepat dan tegas. 

"Kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan Itu cenderung pelit, cenderung misalnya "Bu saya mau beli yang ibu janjikan".  Tapi si ibunya lihat, yang kemarin aja masih ngaco. Tahan dulu! Nah ini yang disebut uang ditahan oleh kebijakan bendahara negara. Karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata Kelola," jelas Yanuar. 

"Nah, kalau Bapak-Bapak enggak kan? Kau minta berapa? Kasih, tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung, kan gitu" urainya..

Yanuar juga menilai cara pandang Menteri Keuangan Purbaya terlalu dipengaruhi mazhab monetaris ala Milton Friedman, yang menekankan uang beredar. Padahal, posisi Menkeu semestinya fokus pada fiskal, bukan moneter.

Sementara Sri Mulyani lebih ke  Keynisian moderat serta focus sektor rill, karena menekankan stimulus fiskal dan stabilisasi APBN untuk menjaga permintaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya