Berita

Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Setpres)

Politik

Komunikasi Menkeu Jangan jadi Beban Baru Presiden

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai komunikasi politik Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, berpotensi menjadi beban baru bagi Presiden Prabowo Subianto bila tidak hati-hati.

“Mestinya komunikasi politik yang selama ini negatif menimbulkan kontroversi dan amarah publik tak terulang lagi. Terutama bagi menteri yang baru dilantik oleh presiden,” tegas Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 11 September 2025.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengingatkan, model komunikasi seorang menteri semestinya meredam kegaduhan, bukan justru memicu kritik dan kekecewaan.
 

 
“Jangan sampai menteri itu dalam model komunikasinya justru menimbulkan kegaduhan yang artinya menjadi beban kepada presiden, menjadi beban kepada pemerintah,” imbuhnya.

Adi menilai wajar jika publik menilai Purbaya tidak simpatik usai komentarnya soal 17+8 tuntutan rakyat. Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Purbaya menilai munculnya tuntutan 17+8 hanya disuarakan sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya terganggu.

“Ketika mengatakan bahwa tuntutan rakyat itu hanya sebagian kecil dari rakyat dan yang protes itu mungkin karena terganggu kehidupannya karena susah, wajar kalau kemudian banyak pihak yang geram dan marah,” jelasnya.

Adi menggarisbawahi, jika pola komunikasi ini tidak diperbaiki, bukan hanya Purbaya yang akan kehilangan simpati publik, tetapi juga bisa menambah beban politik bagi pemerintah.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya