Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menutup pintu impor bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan British Petroleum (BP).
Bahlil memastikan bahwa pemerintah justru telah menambah kuota impor untuk 2025.
“Impor untuk 2025 kan kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor,” ujar Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Dia juga mengungkap bahwa timnya sudah bertemu dengan pihak Shell dan BP untuk memberikan penjelasan terkait alokasi impor.
“Ya kita berikan penjelasan, karena sudah berikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan,” ungkapnya.
Bahlil menyebut arahan bagi badan usaha (BU) hilir migas swasta untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero) tidaklah menjurus pada praktik monopoli usaha.
Menurutnya ini merupakan bentuk kolaborasi antarbisnis atau business to business (B2B).
“Selebihnya silakan kolaborasi B to B sama Pertamina. Ini bukan persoalan persaingan usaha, ini soal pasal 33 hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. ," ujar Bahlil.
Isu soal keterbatasan pasokan BBM di SPBU swasta mencuat setelah sejumlah pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar di luar SPBU Pertamina.
Bahlil sempat menyarankan agar Shell Indonesia dan BP AKR tetap bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina apabila stok mereka masih kosong.
"Kalau ada yang masih kurang, silakan beli juga di Pertamina," ujar Bahlil.
Menurutnya, Pertamina memiliki cadangan pasokan yang memadai dan bisa dimanfaatkan oleh badan usaha swasta, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjamin.
Dengan begitu, opsi impor tidak selalu harus menjadi pilihan utama ketika stok di dalam negeri menipis.
