Hardjuno Wiwoho. (Foto: Dok. Pribadi)
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai pergantian Menko Polkam ini bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.
"Menko Polkam bukan sekadar jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat," ujar Hardjuno kepada wartawan di Jakarta, Selasa 9 September 2025.
Ia menekankan, reshuffle ini menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan.
Hardjuno juga menyinggung reshuffle di bidang ekonomi, khususnya posisi Sri Mulyani. Ia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang menurutnya telah membuat utang negara terus membengkak.
Selama ini, kata dia, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil.
Ia berharap, dengan tidak adanya Sri Mulyani dalam kabinet, arah kebijakan keuangan negara bisa lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong bank menyalurkan kredit kepada rakyat.
“Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tuturnya.
Menurutnya, reshuffle kabinet selalu punya dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan politik jangan sampai menyingkirkan kepentingan rakyat.
“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” pungkasnya.
