Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto:Mata Najwa)

Politik

Artis Punya Hak Jadi Anggota Dewan Asal Punya Integritas

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 18:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak mempermasalahkan kalangan artis maju menjadi anggota dewan. Bagi PKS, yang terpenting adalah kualitas, kapasitas, dan integritas yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi banyaknya figur publik yang menjadi anggota legislatif di pusat maupun daerah.

“Rekan-rekan artis juga punya hak dan banyak juga yang berkualitas. Yang penting, punya kapasitas dan integritas,” kata Mardani,lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 7 September 2025.


Lebih lanjut, Mardani menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberi banyak poin yang harus dijadikan pijakan dalam revisi, mulai dari perubahan parliamentary threshold, pilkada, hingga presidential threshold.

Mardani mengungkapkan bahwa saat ini Komisi II DPR terus melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak. Selain itu, ada pula rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi.

“Kami di Komisi II terus melakukan RDP dengan para stakeholder seperti KPU, Bawaslu, DKPP hingga Kemendagri. Lalu juga ada RDPU dengan civil society, akademisi hingga praktisi,” jelasnya.

Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu pun meminta dukungan publik agar proses revisi UU Pemilu ini dapat berjalan sesuai rencana.

“Mohon saran, doa, dan dukungannya. Semoga 2025 ini bisa dimulai prosesnya dan 2026 selesai revisinya,” tandas Mardani.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya