Berita

Nadiem Makarim dan Joko Widodo. (Foto: Instagram Nadiem Makarim)

Politik

Kejagung Tidak Boleh Berhenti di Nadiem Makarim

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 16:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kejaksaan Agung diminta untuk tidak menghentikan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook hanya di Nadiem Makarim.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpendapat, kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim tersebut, dipastikan ada latar belakang politik pihak tertentu.

"Kejagung tidak boleh hanya berhenti di Nadiem mengingat kebijakan Nadiem tentu memiliki referensi politik," kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Jumat, 5 September 2025.


Dedi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada arahan dari atasan Nadiem yang menyuruhnya untuk melaksanakan kebijakan pengadaan Chromebook tersebut dan juga atas persetujuan atasannya.

"Salah satunya arahan dan perintah pejabat yang lebih tinggi, setidaknya atas pengetahuan dan persetujuan pejabat lebih tinggi," demikian Dedi Kurnia Syah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya