Berita

Wamenkomdigi Nezar Patria (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wamenkomdigi:

Penonaktifan Live TikTok Bukan Permintaan Pemerintah

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 15:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah bahwa kebijakan penonaktifan fitur live report di platform TikTok adalah instruksi dari pemerintah. 

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan, penonaktifan live TikTok merupakan langkah sukarela yang diambil oleh pihak TikTok.

Menurutnya, TikTok menemukan banyak konten negatif yang muncul selama eskalasi peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Konten-konten tersebut dinilai melanggar community guidelines yang berlaku di platform tersebut.


“Karena itu mereka memutuskan menutup sementara fitur live report,” kata Nezar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Nezar menyatakan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan platform digital untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. 

Ia juga menyebut bahwa langkah TikTok dilakukan secara transparan dengan terlebih dahulu mengumumkan alasan penutupan fitur tersebut kepada publik.

“Kita berharap situasi akan semakin baik, aman bagi semuanya, sehingga aktivitas di ruang digital bisa berjalan kembali normal,” pungkas Nezar.

Sebelumnya, terhitung sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025, pengguna TikTok di Indonesia mendapati fitur siaran langsung (live) tiba-tiba menghilang dari aplikasi.

TikTok membenarkan bahwa fitur live memang dinonaktifkan sementara di tengah gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya