Berita

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Aparat Negara Jangan Represif dan Arogan Hadapi Protes Rakyat

SABTU, 30 AGUSTUS 2025 | 04:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aparatur negara harus meninggalkan pendekatan arogan dan represif dalam menghadapi protes masyarakat. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah saat merespons berbagai kericuhan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir. 

"Saya rasa ketegangan aparat negara dengan rakyat sudah sampai di garis merah dan memiliki potensi bahaya. Kematian driver ojol dengan cara dilindas oleh mobil rantis Brimob, serta pemukulan para demonstran menjadi titik puncak,” kata Insan dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 29 Agustus 2025.


“Jangan lagi ada pendekatan yang arogan apalagi represif hadapi protes rakyat, apabila para elite ingin kondisi negara ini membaik,” tegasnya.

Lanjut dia, seluruh lapisan aparatur negara selama ini merespons protes masyarakat dengan cara yang tidak simpatik. Mereka seolah meremehkan dan mencemooh reaksi rakyat. Bahkan, demonstrasi disikapi dengan kekerasan yang berujung kematian. 

"Sudah saatnya aparat negara mulai dari pemerintah, DPR, militer, hingga kepolisian merespons protes masyarakat tidak dengan reaksi permusuhan. Selama ini para pejabat seolah mencemooh protes rakyat dengan mengatakan bodoh, meledek dengan mengatakan jogetin aja, hingga melakukan kekerasan ke para demonstran yang berujung dilindasnya driver ojek online," jelasnya.

Insan menekankan bahwa negara sudah seharusnya introspeksi dan mengubah pendekatan dalam menghadapi aksi masyarakat. 

"Para aparatur negara harus tahu bahwa kondisi ini akan semakin memanas dengan buruknya pendekatan mereka yang arogan dan represif. Masih ada waktu bagi aparatur negara untuk memperbaiki diri sebelum terlambat," pungkas Insan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya