Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Website Fahira Idris)

Politik

Penciptaan Lapangan Kerja Kunci Indonesia Emas 2045

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Salah satu tantangan besar Indonesia diusianya ke-80 tahun saat ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing. 

Namun di balik tantangan ini, terbentang peluang besar untuk mentransformasi dunia kerja Indonesia menjadi lebih adaptif, inklusif, dan masa depan.

Anggota DPD RI Fahira Idris melihat, Indonesia memiliki modal besar mulai dari bonus demografi, semangat kewirausahaan generasi muda, dan geliat industri baru di bidang digital, hijau, dan kreatif. 


“Kita harus memandang lapangan kerja bukan lagi sebagai hasil sampingan pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai tujuan utama pembangunan,” ujar Fahira lewat keterangan resminya, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurutnya.perlu terobosan konkret dan terukur agar Indonesia tak hanya menciptakan jutaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan setiap pekerjaan adalah batu pijakan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. 

"Ini karena penciptaan lapangan pekerjaan adalah pilar Indonesia Emas 2045 dan menjadi pijakan untuk melangkah sebagai bangsa produktif yang unggul secara global," sambung Senator Jakarta itu.

Setidaknya, ada enam terobosan yang patut menjadi perhatian. Pertama, Peta Jalan Lapangan Kerja Nasional. Kedua, skill development fund & balai pelatihan masa depan.

Ketiga, kewirausahaan generasi muda. Keempat, reindustrialisasi dan hilirisasi padat karya. Kelima, transformasi pekerja informal dan perlindungan sosial semesta. Keenam, reformasi peraturan dan iklim usaha ramah tenaga kerja. 

“Dorong juga agar pemda berlomba ciptakan ekosistem bisnis ramah pekerja lokal dengan insentif fiskal, pemetaan peluang kerja, dan insentif padat karya,” pungkas Fahira Idris.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya