Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: TV Parlemen)

Politik

Prabowo Paparkan Delapan Program Prioritas APBN 2026

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 17:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto memaparkan delapan program prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Program-program tersebut mencakup sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan rakyat, yang menurutnya dirancang untuk memacu kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025, Prabowo menegaskan bahwa ada depalan sektor prioritas dalam APBN 2026 mendatang. 


"APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda prioritas," tegas Prabowo.

1. Ketahanan Pangan

Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk membangun lumbung pangan dan menyiapkan cadangan pangan nasional. 

Fokusnya adalah mencapai swasembada beras dan jagung, menjaga stabilitas harga, memakmurkan petani, menyejahterakan nelayan, serta melindungi konsumen.

"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan," kata Prabowo.

Dana tersebut mencakup subsidi pupuk Rp53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun. Prabowo menyebut Bulog akan diperkuat sebagai penyangga stok pangan dan pelindung daya beli masyarakat. 

Ia mencontohkan, sejak awal 2025 pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, sehingga produksi beras meningkat.

2. Ketahanan Energi

Pemerintah menyiapkan Rp402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan listrik desa.

"Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat," ujarnya optimistis.

3. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan ini dianggarkan Rp335 triliun, dengan target menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. 

Pelaksanaannya melibatkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri.

"MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM," jelasnya.

Prabowo menegaskan aokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun.

4. Pendidikan


Anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun. Dana ini digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, 

Beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa, serta gaji dan peningkatan kompetensi guru dengan porsi Rp178,7 triliun.

"Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," kata Prabowo.

5. Kesehatan

Pemerintah menyiapkan Rp244 triliun, termasuk bantuan iuran asuransi Rp69 triliun untuk 96,8 juta jiwa.

"Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, serta melaksanakan cek kesehatan gratis," terangnya.

6. Desa, Koperasi, dan UMKM

Targetnya, membangun 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang dapat beroperasi penuh pada 2026. Pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga rendah melalui Himbara.

"Kita akan percepat pembangunan desa mandiri, Koperasi dan UMKM, dengan berlandaskan semangat gotong royong," kata Prabowo dalam naskah pidatonya.

7. Pertahanan Semesta

Prioritas ini mencakup modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri.

"Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit patriot bangsa," tegasnya.

8. Akselerasi Investasi, Perdagangan, dan Perumahan


Program ini meliputi hilirisasi proyek strategis dan pembangunan tiga juta rumah rakyat melalui berbagai skema, termasuk FLPP, BSPS, dan PPN DTP.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya