Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Sentil Jokowi: 7 Tahun Terakhir Masih Banyak Anak Kelaparan

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 11:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kondisi ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir dinilai belum sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Kesejahteraan belum merata dan masih banyak rakyat miskin.

Demikian antara lain disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengawali pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD 1945 terjadilah distorsi ekonomi, pemerataan ekonomi tidak cepat. Yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang saja," kata Presiden Prabowo.


Bahkan Prabowo lebih rinci menyebut kondisi tersebut terjadi secara nyata selama 7 tahun terakhir, atau di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia. Masih terlalu banyak anak-anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya," tegas Prabowo.

Kondisi tersebut dirasakan hampir di semua sektor masyarakat, termasuk guru-guru di Indonesia yang masih banyak tidak memiliki rumah dan mendapat penghasilan layak.

"Serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau tidak ada fasilitas kesehatan di daerah," pungkas Prabowo.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya