Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Sufmi Dasco Ahmad:

Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada kaitannya pemberian amnesti kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dengan dukungan partai banteng kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, jauh sebelum Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal mendukung pemerintah saat ini.

Demikian ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Agustus 2025.


"Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali (Kongres VI PDIP), dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP," kata Dasco.

"Kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," sambungnya.

Namun begitu, Ketua Harian DPP Prato Gerindra ini tetap menyambut baik dukungan PDIP untuk pemerintah Prabowo.

Karenanya, Dasco menilai dukungan tersebut bukan berarti tidak ada kritik jika terdapat kebijakan yang kurang tepat dari pemerintahan Prabowo. Terlebih, hal itu telah disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Kongres VI PDIP.

"Saya menyimak juga di pidato Bu Mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti Kemudian tidak ada kritik yang membangun," kata Dasco.

"Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," demikian Dasco.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya