Berita

Pembangunan IKN/Ist

Politik

Apresiasi Presiden Prabowo

PKB Setuju Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Tergesa-gesa

RABU, 30 JULI 2025 | 15:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha menyatakan dukungannya terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah tersebut telah benar-benar siap.

Mohamad Toha menilai pendekatan Prabowo sangat rasional dan mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa dan pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-tergesa, dan harus dihitung secara matang.

“Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken Keppres pemindahan ibu kota. Kesiapan sarana dan prasarana, termasuk akses transportasi, jaringan komunikasi, serta fasilitas pemerintahan, adalah kunci utama agar proses transisi tidak menimbulkan kekacauan pelayanan publik,” ujar Toha lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Juli 2025.


Ia menegaskan bahwa dukungan politik terhadap pemindahan ibu kota tidak boleh mengabaikan kondisi objektif di lapangan.

Menurutnya, pembangunan IKN harus disertai perencanaan matang dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tapi belum siap menopang fungsi pemerintahan,” tutupnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana di IKN menjadi syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Sarana dan prasarana yang harus dibangun di IKN adalah infrastruktur untuk eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemerintah menargetkan kesiapan sarana dan prasarana itu bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang. Tentu, pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur yang lengkap sebelum pemindahan dilakukan.

Presiden Prabowo juga merespons sejumlah usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, kemudian usulan agar BUMN berkantor di IKN. Pemerintah masih sebatas menerima usulan tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya