Berita

Wakil Presiden Partai Buruh, Said Salahudin/Net

Politik

Partai Buruh Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK Siang Ini

SENIN, 28 JULI 2025 | 11:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold akan digugat Partai Buruh, ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2025.

Wakil Presiden Partai Buruh, Said Salahudin menjelaskan, pihaknya akan memasukkan Permohonan Pengujian Undang Undang (PUU) ke MK siang ini.

"Senin, 28 Juli 2025, pukul 14.00 WIB kami akan bertandang ke MK," ujar Said kepada RMOL, Senin, 28 Juli 2025.


Dia menjelaskan, aturan yang akan diuji Partai Buruh ke MK adalah terkait parliamentary threshold, yang diatur pada UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

"Partai Buruh akan mengajukan Judicial Review aturan Parliamentary Threshold dalam UU 7/2017 (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Said memastikan usai pengajuan permohonan PUU itu akan ada penyampaian keterangan pers terkait langkah hukumnya tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya