Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)Haris Pertama/Ist

Politik

Haris Pertama Siap Bentuk Tim Penyatuan KNPI

Presiden Prabowo Didorong Fasilitasi Persatuan Pemuda
SABTU, 26 JULI 2025 | 01:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengaku siap menerima dan menindaklanjuti rekomendasi strategis hasil Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI Tahun 2025 Jakarta, khususnya terkait pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyatuan KNPI.

"Persatuan adalah rahmat. Perpecahan adalah musibah. Kami di DPP KNPI menyambut positif dan siap menindaklanjuti rekomendasi Rapimpurnas untuk membentuk Tim Pokja Penyatuan KNPI. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi tentang masa depan persatuan gerakan pemuda Indonesia," kata Haris dalam keterangannya, Jumat 25 Juli 2025.

Haris juga berharap Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat memberikan fasilitasi konkret terhadap upaya penyatuan organisasi kepemudaan terbesar ini.


"Kami percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menjunjung tinggi semangat persatuan nasional, penyatuan KNPI bisa difasilitasi dengan adil dan bermartabat. Pemuda harus bersatu agar bisa menjadi kekuatan produktif bangsa dalam mewujudkan Asta Cita," kata Haris.

Menurut Haris, hasil Rapimpurnas 2025 ini adalah buah dari musyawarah yang demokratis dan sarat semangat kebangsaan. Ia menegaskan bahwa KNPI akan terus berada di garis depan dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

"Pemuda Indonesia tidak boleh terpecah. KNPI akan menjadi rumah besar yang mengayomi semua kekuatan kepemudaan tanpa diskriminasi. Kini saatnya bersatu, bekerja, dan membangun masa depan bersama,” pungkas Haris.

Sebelumnya, Rapimpurnas KNPI 2025 yang digelar pada 24 Juli 2025 di Hotel Accacia Jakarta Pusat telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai wujud kontribusi pemuda terhadap arah masa depan bangsa. Berikut lima poin utama rekomendasi Rapimpurnas tersebut:

1. Pengusulan A.M. Sangaji sebagai Pahlawan Nasional. KNPI menilai perjuangan dan pengorbanan A.M. Sangaji dalam melawan penjajah di Maluku patut dikenang dan diabadikan sebagai inspirasi nasional bagi generasi muda.


2. Dukungan kepada Presiden Kedua RI, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Mengingat peran besarnya dalam pembangunan nasional dan stabilitas negara selama masa pemerintahannya.


3. Pengusulan Jakarta sebagai tuan rumah Kongres XVII KNPI, sebagai simbol nasionalisme dan titik temu seluruh komponen pemuda dari berbagai daerah.


4. Pembentukan Tim Pokja Penyatuan KNPI. Tim ini akan bertugas menyusun roadmap penyatuan organisasi secara inklusif, melakukan komunikasi dengan seluruh elemen KNPI dan pemangku kepentingan, serta mengajukan langkah konkret kepada pemerintah demi terwujudnya KNPI sebagai wadah tunggal yang solid dan berdaulat.


5. Dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. KNPI menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengimplementasikan visi besar pembangunan manusia dan keadilan sosial, dengan menggerakkan pemuda di bidang pendidikan, kewirausahaan, teknologi, dan ketahanan nasional.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya