Berita

Ojek online di Indonesia/Net

Politik

Oraski: Potongan Tarif 10 Persen Bisa Mengancam Aplikator dan Ojol

SENIN, 21 JULI 2025 | 12:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana potongan aplikasi ojek online sebesar 10 persen ditentang Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski).

Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja khawatir, penurunan potongan dari 20 persen menjadi 10 persen justru berisiko bagi kelangsungan penyedia aplikasi transportasi online.

"Prinsip kami mendukung kesejahteraan driver online namun jangan memperburuk ekosistem transportasi online yang selama ini sudah berjalan dengan baik," kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 Juli 2025.


Oraski memandang, kebijakan potongan tarif merupakan ranah bisnis ke bisnis (B to B) antara aplikator dan mitra. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut.

"Apabila pemotongan biaya aplikasi ditekan, ini akan kontraproduktif karena dampak yang ditimbulkan bikan menaikkan pendapatan driver, melainkan hanya berdampak kepada tarif ke penumpang yang akan semakin rendah," jelasnya.

Alih-alih menurunkan potongan tarif, Oraski menyarankan solusi lain untuk meningkatkan kesejahteraan driver, misalnya pemerintah memberikan insentif pajak, subsidi kendaraan, hingga potongan pajak untuk pembelian suku cadang bagi driver.

“ORASKI percaya keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi proporsional, dan keterlibatan mitra pengemudi sendiri.

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama,” tutup Fahmi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya